WEB UNTUK PARA PRAKTISI HUBUNGAN INTERNASIONAL di INDONESIA

JUST DO YOUR BEST and LET GOD DO THE REST

POLA DIPLOMASI

diposting oleh pradipta-aditya-fisip12 pada 28 February 2014
di NEGOSIASI DIPLOMASI GANJIL 2013/2014 - 0 komentar

POLA DIPLOMASI dalam HUBUNGAN INTERNASIONAL

PRADIPTA ADITYA SIAGIAN / 071211233021

 

Proses berdiplomasi ternyata membutuhkan kajian yang jauh lebih terperinci. Faktanya adalah dalam upaya diplomasi, setiap negara di dunia akan menggunakan berbagai macam pola dan aturan, karena negara-negara tersebut harus memastikan bila pola diplomasi yang dipilih haruslah sesuai dengan keadaan yang tengah terjadi. Pola diplomasi yang dipilih oleh sebuah negara harus memenuhi kebutuhan negara tersebut, dan di sisi lain, negara lain yang ikut serta dalam proses diplomasi terkait. Pemenuhan kebutuhan dan kepentingan negara dalam berdiplomasi memainkan peranan penting dalam proses pemilihan pola diplomasi mana yang dianggap sesuai, karena kedua hal tersebut adalah dasar mengapa diplomasi diadakan. Setiap pola diplomasi memiliki berbagai kelebihan yang dapat ditawarkan, dan kelemahan yang mengikuti jalannya pola diplomasi.

 

Pola diplomasi pertama adalah diplomasi bilateral. Pola diplomasi ini diyakini menjadi pola diplomasi tertua yang dipakai dalam sejarah hubungan internasional. Pola diplomasi bilateral terjadi karena pada masanya masih sedikit jumlah entitas yang bisa disebut sebagai ‘negara’. Dapat dikatakan bahwa penggunaan istilah negara dapat ditemui setelah perjanjian Westphalia, tetapi pola diplomasi bilateral telah dilaksanakan jauh sebelum masa tersebut, sehingga mayoritas pola diplomasi dilaksanakan antara dua buah kelompok, (dan pada masa-masa selanjutnya, negara). Pola diplomasi bilateral dapat dijalin melalui pertukaran duta besar, pembahasan perjanjian dan masih banyak lagi. Pola diplomasi bilateral membawa beebrapa kelebihan, diantaranya adalah proses diplomasi yang dirasa lebih simple, karena hanya terdiri dari dua buah pihak yang terkait, yang mengikuti jalannya proses diplomasi. Kepentingan dua buah negara akan lebih cepat disampaikan dan dipahami oleh kedua pihak yang tengah melaksanakan diplomasi, karena tidak ada pihak lain yang ikut mengintervensi jalannya proses diplomasi. Tetapi pola diplomasi bilateral mendapat banyak sorotan dan kecaman, terutama dari pihak-pihak yang memiliki posisi yang lebih lemah. Pihak yang jauh lebih kuat akan mendominasi jalannya diplomasi, menyisakan porsi yang lebih kecil kepada negara dengan power yang lebih sedikit. Ketidakseimbangan ini hanya akan menguntungkan satu pihak saja.

 

Pola diplomasi kedua adalah diplomasi multilateral. Pola diplomasi multilateral dapat digambarkan sebagai “The practice of coordinating national policies in groups of three or more states” (Keohane 1990, 731). Pola diplomasi ini, berkaca pada kelemahan pola diplomasi bilateral, memberikan ruang bagi banyak entitas aktor (tidak hanya negara) untuk melaksanakan proses diplomasi. Proses diplomasi multilateral tumbuh dari adanya kebutuhan untuk hidup secara sosial, karena kebutuhan setiap negara tentu saja berbeda-beda, dan setiap negara akan membutuhkan sebuah wadah untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut. Pola diplomasi multilateral dianggap cocok pada masanya, karena pola diplomasi bilateral dianggap tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Negara-negara di dunia menginginkan adanya proses diplomasi yang lebih mengakomodasi kebutuhan semua pihak, dan membuka pintu bagi aktor-aktor lain (tidak hanya negara) untuk turut ikut serta dalam proses diplomasi. Kelebihan yang ditawarkan dari proses diplomasi multilateral adalah kemampuan untuk menjawab kekurangan pola diplomasi bilateral. Kesetaraan yang ditawarkan membuat setiap negara mendapatkan kepastian hukum untuk mengutarakan pendapat, sehingga dapat tercipta balance of power. Tetapi kelemahan mendasar dari pola diplomasi multilateral adalah karena banyaknya negara yang turut serta maka keefektifan dan efisiensi proses penyampaian kepentingan tidak akan setara dengan pola diplomasi bilateral.

 

Pola diplomasi berikutnya adalah diplomasi konferensi dan asosiasi. Kedua diplomasi ini bersandar pada adanya sokongan dari anggota-anggota dalam satu kelompok kepada anggota-anggota yang turut serta di dalamnya. Pola diplomasi konferensi berjalan dengan bantuan dari PBB, dan pola diplomasi asosiasi berjalan melalui proses komunikasi antar aktor dalam perkumpulan atau asosiasi tertentu. Di dalam proses diplomasi konferensi, setiap negara mendapatkan seperangkat aturan dan kode etik yang jelas, sehingga setiap negara diharapkan dapat melaksanakan proses diplomasi yang dianggap seragam, sama bagi semua pihak. Sementara dalam pola diplomasi asosiasi, negara-negara dalam satu asosiasi juga mendapatkan seperangkat aturan layaknya diplomasi konferensi, tetapi aturan ini hanya berlaku dalam lingkup yang lebih kecil. Pemberlakuan aturan-aturan ini disinyalir menjadi kelebihan dari kedua pola diplomasi tersebut, sehingga akan membuat sebuah pola diplomasi yang sama dan dilakukan oleh seluruh negara di dunia. Tetapi kelemahan utama dari kedua pola diplomasi ini ada pada masalah netralitas. Pola diplomasi konferensi tetapi rawan pada konflik kepentingan kelompok yang lebih kuat, sementara kencangnya ikatan antar negara dalam satu persekutuan asosiasi akan membatasi kemampuan negara untuk mengutarakan kepentingan, karena terbentur oleh rasa saling menghormati di dalam satu aliansi.

 

Setiap pola diplomasi ternyata memiliki berbagai macam kelemahan dan kelebihan yang signifikan. Setiap pola diplomasi menawarkan berbagai macam cara, aturan main, dan kemungkinan-kemungkinan baru dalam proses penyampaian kepentingan berbagai negara di dunia. Tetapi sejatinya kebutuhan akan proses komunikasi antara negara-lah yang mendasari fragmentasi pola diplomasi di dunia. Fragmentasi ini lebih didasarkan pada pola diplomasi mana yang cocok bagi satu negara, karena satu pola diplomasi belum tentu cocok untuk dipraktekan dengan negara lain.

 

Referensi

Keohane, Robert O. 1990. Multilateralism: An Agenda for Research. International Journal

Brian White, Diplomacy, dalam John Baylis dan Steve Smith, The Globalization of World Politics: An Introduction to International Politics

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :