WEB UNTUK PARA PRAKTISI HUBUNGAN INTERNASIONAL di INDONESIA

JUST DO YOUR BEST and LET GOD DO THE REST

POST-STRUKTURALIS dan POST-KOLONIALIS, BERSAMA MERUBAH PERSEPSI NEGARA DUNIA KETIGA

diposting oleh pradipta-aditya-fisip12 pada 28 February 2014
di TEORI HUBUNGAN INTERNASIONAL GENAP 2012/2013 - 0 komentar

POST-STRUKTURALIS dan POST-KOLONIALIS, BERSAMA MERUBAH PERSEPSI NEGARA DUNIA KETIGA

PRADIPTA ADITYA SIAGIAN / 071211233021

 

Kata-kata negara dunia ketiga seakan telah menjadi kata-kata yang tidak asing lagi bagi seluruh praktisi hubungan internasional dewasa ini. Negara-negara yang termasuk di dalam kategori negara dunia ketiga ini, seolah-olah rela menerima predikat yang disematkan oleh negara-negara adikuasa, negara dunia pertama, dan predikat tersebut terus menerus dibiarkan, menjadi identitas yang umum dan dikenal khalayak umum. Kemunculan dua perspektif alternatif, post-strukturalis dan post-kolonialis, mencoba membawa sebuah pemahaman baru bagi negara-negara dunia ketiga. Posisi dan keberadaan negara dunia ketiga, ternyata selama ini telah mendapatkan begitu banyak intervensi, karena identitas yang selama ini dipahami dan diakui oleh negara dunia ketiga itu sendiri, ternyata tidak lain dan tidak bukan adalah konstruksi atau rekaan dari negara dunia pertama. Perspektif post-strukturalis dan post-kolonialis, dengan cerdik menempatkan diri sebagai perspektif yang membawa angin perubahan, terutama bagi negara-negara dunia ketiga. Angin perubahan tersebut berwujud sebagai faktor-faktor yang mampu merubah persepsi umum negara dunia ketiga, salah satunya adalah persepsi akan ke”negara dunia ketiga”an mereka.

 

Pembahasan pertama berfokus pada perspektif post-strukturalisme. Perspektif ini lahir pada tahun 1980an. Perspektif post-strukturalis berangkat dari adanya kebutuhan untuk melahirkan perspektif-perspektif baru, didasari dari semakin kompleksnya permasalahan yang timbul di dunia internasional. Tetapi sedikit berseberangan dengan asumsi tersebut, ternyata kaum post-strukturalis hanya ingin memberikan kritikan terhadap segala sesuatu yang telah dan tengah terjadi dalam dunia hubungan internasional, tanpa menginginkan adanya kemunculan perspektif baru. Hal ini tercermin dari “diskusi akan pemahaman terhadap dunia politik internasional yang didasarkan pada suatu abstraksi, representasi dan interpretasi” (Campbell 2007, 204). Tokoh-tokoh seperti Richard Ashley, Michael Saphiro, R.B.J. Walker ataupun David Campbell menyatakan jika perspektif post-strukturalisme, dalam pengimplementasiannya dalam dunia hubungan internasional, meredefinisikan fokus historikal, teoritikal, dan politik para aktor. Perspektif post-strukturalis dengan cerdik mengkritisi perspektif tradisional dalam studi hubungan internasional, dengan dasar ketiga fokus tersebut.

 

Perspektif post-strukturalis selalu mencoba untuk memberikan kritikan atas segala sesuatu, terlebih lagi dalam tatanan dunia hubungan internasional. Kritikan tersebut, menurut kaum post-strukturalis, dianggap sebagai jalan utama bagi setiap perspektif untuk bertumbuh dan berkembang. Kritikan, jika dilakukan secara terus menerus dan berfokus pada masalah-masalah tertentu, dalam tahapan yang lebih lanjut ternyata dapat membawa dampak yang signifikan, salah satunya adalah dengan terbukanya kemungkinan akan alternatif-alternatif (dalam bentuk teori-teori baru dari sebuah perspektif, atau bahkan dalam tahapan yang lebih lanjut, semakin bermunculan perspektif-perspektif baru). Maka sudah selayaknya jika kritik  harus dipandang sebagai sebuah upaya yang bernilai positif, karena kritik harus didasari atas sebuah rasa untuk dapat menyelesaikan berbagai macam masalah yang tidak dapat diselesaikan. Kritik, setelah melalui proses yang panjang dan terus menerus, akan perlahan merubah interpretasi umat manusia akan segala sesuatu. Seperti halnya perspektif-perspektif alternatif lain, perspektif post-strukturalis perlahan mampu merubah cara pandang umat manusia akan segala sesuatu, melalui serentetan pembuktian dan telaah fakta.

 

Salah satu studi kasus yang sangat terkenal adalah kaitan antara ilmu pengetahuan dan power atau kekuatan (kekuasaan). Aktor yang memiliki kekuatan yang berlebih, secara tidak langsung akan memiliki hak dan akses utama akan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan, yang dikonstruksi oleh aktor-aktor yang memiliki kekuatan berlebih tersebut, secara tidak langsung akan disebarkan kepada aktor-aktor lain, yang posisinya lebih lemah. Di sinilah peran dari perspektif post-strukturalisme mulai terlihat. Struktur, melalui pemahaman dari kaum post-strukturalis, mendefiniskan arti bagi para aktor untuk “transformasi cara-cara pemberian perintah sosial” (Campbell 2007, 213). Perintah sosial tersebut yang akan menentukan bagaimana aktor mendapatkan identitas. Perspektif post-strukturalis berasumsi bahwa seharusnya para aktor yang memiliki hak dan kekuatan untuk menentukan struktur. Melalui struktur yang telah dibentuk oleh aktor, atau kumpulan para aktor yang berinteraksi dalam struktur tersebut, identitas identitas dalam kehidupan politik dapat tercipta. “Identitas adalah hal yang penting karena dengan itu dapat memberikan makna terhadap suatu objek” (Dugis 2013). Pemahaman akan negara dunia ketiga dapat dipahami sebagai kekuatan aktor-aktor dunia pertama, untuk merekonstruksi negara dunia ketiga, untuk secara rela mengakui posisi mereka sebagai negara dunia ketiga. Identitas mereka, sebagai negara dunia ketiga, dikonstruksi oleh negara dunia pertama, yang memang telah dengan sedemikian rupa mampu membentuk struktur yang didiami oleh negara dunia pertama dan ketiga.

 

Pembahasan kedua berfokus pada perspektif post-kolonialisme. Perspektif ini berangkat dari peristiwa penjajahan, refleksi sejarah. Para penjajah, yang terdiri dari negara-negara negara dunia pertama, memberikan serangkaian pengetahuan yang harus diakui dan dijalankan oleh negara dunia ketga, yang posisinya sangat termarjinalkan karena efek kolonialisme negara dunia pertama. Tidak hanya ilmu pengetahuan, para penjajah juga merampas dan mendayagunakan secara berlebihan sumber daya (baik itu alam maupun manusia) negara jajahan mereka. Hal tersebut berimbas pada mayoritas negara-negara dunia ketiga di dunia yang posisinya menjadi tidak strategis. Perspektif post-kolonialisme melihat bahwa permasalahan dan isu-isu dalam hubungan internasional, selalu didominasi oleh bangsa-bangsa barat (yang mayoritas adalah negara dunia pertama), sehingga porsi dari bangsa timur (mayoritas bangsa yang terjajah atau negara dunia ketiga) menjadi tidak berimbang.

 

Keengganan negara dunia pertama untuk melepaskan dominasi atas negara dunia ketiga disinyalir menjadi faktor utama ketimpangan struktur sosial tersebut. Layaknya konsep yang disusung oleh perspektif post-strukturalis, perspektif post-kolonialis juga menitik-beratkan hubungan antara negara dunia pertama dengan negara dunia ketiga. Dewasa ini bentuk penjajahan telah melalui proses transformasi, sehingga bentuk “menjajah” tersebut perlahan semakin kabur keberadaanya. Penetrasi budaya Korea yang sangat gencar dapat dijadikan contoh bagaimana upaya penjajahan, entah dalam bentuk baru, tetap selalu ada di setiap penjuru bumi. Perspektif post-kolonialisme memandang jika negara dunia pertama memiliki agenda terselubung dalam upaya menjajah negara dunia ketiga, sementara negara dunia ketiga seakan menjadi seorang yang “polos”, tidak memahami upaya negara dunia pertama untuk menjajah.

 

Perspektif post-strukturalisme dan post-kolonialisme membawa angin segar dalam dunia hubungan internasional. Kedua perspektif ini  memberikan edukasi bagi negara dunia ketiga atas kebenaran akan identitas mereka sebagai neagra dunia ketiga. Bagi kaum post-strukturalis, struktur-lah yang membuat negara dunia ketiga mendapatkan identitasnya, sementara bagi kaum post-kolonialis, bentuk penjajahan negara dunia pertama terhadap negara dunia ketiga telah menempuh sebuah babak yang baru.

 

Referensi :

Campbell, David, 2007. Poststructuralism, in; Tim Dunne, Milja Kurki & Steve Smith (eds.) International Relations Theories, Oxford University Press, pp. 203-228.

Dugis, Vinsensio dan Baiq L.S. Wardhani, (2013) Constructivism, materi disampaikan pada kuliah Teori Hubungan Internasional, Departemen Hubungan Internasional, Universitas Airlangga. 30 Mei 2013.

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :