WEB UNTUK PARA PRAKTISI HUBUNGAN INTERNASIONAL di INDONESIA

JUST DO YOUR BEST and LET GOD DO THE REST

KERELAAN AKTOR

diposting oleh pradipta-aditya-fisip12 pada 08 May 2013
di REZIM GENAP 2012/2013 - 0 komentar

MENYANGSIKAN KERELAAN AKTOR dalam SEBUAH REZIM

PRADIPTA ADITYA SIAGIAN / 071211233021

 

            Dengan semakin mengkompleksnya dunia, maka keberadaan rezim di dalam tatanan dunia pun semakin vital. Rezim dapat dijadikan sebuah alat untuk menyelaraskan dan menyeragamkan pola tingkah laku aktor di dalam rezim bersangkutan. Negosiasi beserta implementasi perjanjian-perjanjian di dalam sebuah rezim dipandang sebagai instrumen dan aturan main bagi para aktor untuk melaksanakan sebuah pola ‘hubungan’, baik itu kerjasama multilateral ataupun bilateral, hubungan dalam lingkup ekonomi, keamanan, dan masih banyak lagi. Dan ternyata, perjanjian pada dasarnya telah menjadi “elemen struktural yang sentral dalam meluasnya rezim regulates internasional” (Chayes & Chayes 1993, 176). Tetapi, bila ditelisik lebih lanjut, apakah aktor-aktor di dalam seuah rezim, yang terikat melalui perjanjian-perjanjian internasional misalnya, telah rela untuk mengikuti segala macam aturan yang disepakati? Apakah benar kerelaan mereka benar didasari oleh rasa pamrih, atau ada kepentingan-kepentingan lain yang mendorong mereka agar mengikutkan diri dalam rezim?

            Sebelumnya, harus dipahami jika setiap negara akan berusaha untuk mendapatkan keuntungan maksimal dalam setiap aksi atau tindakan yang dilakukan. Dan seringkali tindakan tersebut mengarah kepada keikutsertaan negara di dalam sebuah rezim. Kaum Realis mungkin tidak melihat adanya kecenderungan setiap negara untuk bergabung di dalam sebuah rezim, karena di bawah kondisi anarki, aktor utama adalah negara. Keberadaan satu negara terhadap negara lain adalah perimeter utama kekuatan, status dan posisi negara di dalam hubungan internasional. Tetapi lama kelamaan fakta pun berbicara lain. Pengejaran ‘kepentingan’ dalam versi klasik, dalam definisi eksternal klasik kaum Realis adalah peningkatan dan pengejaran militer negara dan kekuatan atau kekuasaan ekonomi, ternyata sangat tidak membantu (Chayes & Chayes 1993, 178). Sehingga, kerjasama dapat ditempuh, meskipun di bawah kondisi anarki. Setiap negara, baik di bawah kondisi anarkis sekalipun, dapat menempuh keuntungan maksimal jika mengikuti sebuah rezim. Pemenuhan kepentingan ini juga bisa dipahami sebagai pengejaran kepentingan (dalam bahasa kaum Realis). Rezim dapat menjadi fasilitator bagi negara-negara yang ikut serta di dalamnya untuk mengekspresikan setiap kepentingan yang mereka punya dan kejar.

            Jika memang rezim dapat bertransfomasi menjadi fasilitator bagi negara-negara di dunia untuk mengekspresikan kepentingan mereka, bagaimana mungkin rezim bisa perlahan merubah pola tingkah laku para aktor? Bagaimana bisa rezim mampu untuk mencegah kemungkinan-kemungkinan bagi para aktor untuk menyimpang (meskipun di dalam prakteknya pastilah terdapat negara-negara yang melakukan penyimpangan)? Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan negara di dalam sebuah rezim bisa patuh terhadap seperangkat aturan di dalam rezim? Ketiga pertanyaan tersebut memiliki kaitan yang menarik. Ternyata terdapat berbagai macam faktor di dalam rezim yang dapat membuat negara-negara di dalam rezim bersangkutan “tunduk”, “patuh” dan “tidak membangkang”. Dan dalam prakteknya, berbagai macam faktor tersebut saling berkaitan, sehingga ketika setiap faktor ini dapat bekerja sama, maka keberadaan rezim akan menjadi signifikan.

            Faktor pertama adalah efisiensi. Salah satu poin utama dalam faktor ini adalah “Rekalkulasi akan diikuti oleh aturan yang dimapankan” (Chayes & Chayes 1993, 179). Rekalkulasi biaya dan keuntungan akan membuat negara berpikir dua kali untuk melakukan penyimpangan. Alasan mendasar adalah jika memang sebuah negara telah memberikan investasi di dalam sebuah rezim, pasti negara akan berharap akan mendapat keuntungan. Keuntungan ini dapat disalurkan melalui keberadaan rezim. Kepatuhan negara dapat tercipta melalui pemapanan aturan-aturan mengenai distribusi ataupun redistribusi keuntungan di dalam rezim.

            Faktor kedua adalah kepentingan. Prinsip utama hukum internasional, ternyata juga terefleksikan dalam rezim internasional. Dan prinsip ini memiliki kaitan erat dengan kepentingan. “Negara tidak akan mau dibatasi ‘secara legal’ kecuali melalui ijin atau persetujuan (Chayes & Chayes 1993, 179). Prinsip ini dapat dipahami dengan pemahaman bahwa negara tidak akan mau untuk mengikuti sebuah perjanjian (sebagai bagian dari rezim) jika perjanjian tersebut tidak mampu meng-cover kepentingan mereka. Negara akan berusaha ikut serta dalam sebuah rezim untuk mendapatkan keuntungan, dan keuntungan dapat dikejar melalui pemenuhan kepentingan negara di dalam sebuah rezim. Negara akan tunduk dalam sebuah rezim tetapi kerelaan untuk “tunduk” ini dapat diartikan bagi negara, agar negara dapat terus mengejar kepentingan mereka, di dalam rezim bersangkutan.

            Faktor ketiga adalah norma. Norma akan beroperasi dalam lingkup proses pengambilan keputusan, sebagai alasan untuk bertindak dan definisi akan metode (Chayes & Chayes 1993, 186). Norma akan membuat negara patuh terhadap rezim, karena norma menjadi serangkaian aturan tidak tertulis dan pedoman bagi negara untuk bertindak. Akan menjadi blunder besar bagi negara jika negara melakukan penyimpangan, karena mereka akan berbenturan langsung dengan norma dalam sebuah rezim.

            Ketiga faktor tersebut akan terfleksikan dalam level penerimaan kerelaan sebuah negara di dalam rezim. Jika negara-negara dalam rezim merasa nyaman di dalam sebuah rezim (nyaman dalam arti dapat memenuhi dan mengejar kepentingan) barulah negara dapat dikatakan rela dalam mengikuti sebuah rezim. Kerelaan ini akan bertransformasi dalam bentuk kompromi antar negara. Setiap negara, akan rela mengorbankan ego yang dibawa, agar terbentuk sebuah kerjasama di dalan sebuah rezim. Sehingga, setelah sebuah kerjasama dapat terjalin, kemungkinan penyimpangan yang dapat dilakukan oleh negara dapat diminimalisir. Jadi, sebuah negara bisa disangsikan kerelaanya di dalam sebuah rezim jika keberadaan negara tersebut tidak mendapatkan porsi yang seimbang antara investasi yang digelontorkan dengan keuntungan yang dapat diraih.

 

Referensi :

Chayes, Adam and Antonia Handler Chayes, 1993, “On Compliance”, International Organization, Vol. 47, No. 2 (Spring, 1993), pp. 175-205

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :