WEB UNTUK PARA PRAKTISI HUBUNGAN INTERNASIONAL di INDONESIA

JUST DO YOUR BEST and LET GOD DO THE REST

KEBERAGAMAN KEBIJAKAN EKONOMI di INDONESIA

diposting oleh pradipta-aditya-fisip12 pada 08 May 2013
di STUDI STRATEGI INDONESIA 1 GENAP 2012/2013 - 0 komentar

KEBERAGAMAN SISTEM HUKUM di INDONESIA

PRADIPTA ADITYA SIAGIAN / 071211233021

 

            Kestabilan kehidupan hukum di sebuah negara tentu tidak akan pernah lepas dari keberadaan sistem hukum dalam negara tersebut. Sistem hukum membawa seperangkat aturan, pedoman, dan bahkan tingkatan hukuman bagi warga negara di dalamnya. Sistem hukum ini pada prakteknya akan bertransformasi menjadi semacam ‘wadah’, berguna baik untuk masyarakat dan negara itu sendiri. Melalui sistem hukum, warga negara akan mendapatkan kepastian hukum, sementara bagi negara sistem hukum adalah representasi nyata keberadaan negara terhadap masyarakat. Ada sebuah hal yang menarik ketika berbicara mengenai sistem hukum di Indonesia. Ternyata, masyarakat telah mengenal dan mengimplementasikan nilai-nilai dari hukum, meskipun nilai-nilai tersebut belum mencapai tahapan formal. Mungkin nilai-nilai dari sebuah hukum di satu tempat berbeda dengan hukum di tempat lain, tetapi hal ini menunjukan jika terdapat kecenderungan akan kemunculan hukum yang satu di Indonesia.

            Di Indonesia, terdapat dua jenis sistem hukum. Sistem hukum tersebut adalah sistem hukum tertulis (sebagai bukti konkrit adalah undang-undang) dan hukum tidak tertulis (yang terefleksikan dalam norma-norma yang diakui dan dianut di dalam masyarakat). Kedua sistem hukum ini diharapkan dapat bersinergi dengan baik, dan bersama-sama membangun fondasi utama penegakan hukum di Indonesia. Agar dapat berjalan dengan lebih baik, Pancasila datang untuk memberikan pedoman-pedoman tentang bagaimana seharusnya sinergi kedua sistem hukum tersebut.

            Dalam pengimplementasiannya, akan terdapat tiga kecenderungan sistem hukum. Kecenderungan ini muncul dari kedekatan geografis daerah asal hukum tersebut. Ketiga sistem itu adalah sistem hukum adat, barat dan islam. Sistem hukum adat adalah sistem hukum yang memiliki kedekatan geografis yang reprentatif. Hal ini disebabkan oleh penanaman nilai dari hukum adat yang memang diambil dari keseharian kehidupan masyarakat Indonesia. Sifat dari hukum adat ini adalah tidak tertulis dan disepakati bersama. Layaknya norma-norma, sistem hukum adat memang diciptakan sejalan dengan keadaan yang ada pada satu lingkup tertentu. Sehingga keberadaan hukum adat akan sangat sakral mengingat hukum adat yang menjadi pedoman satu-satunya bagi masyarakat (di saat itu). Maka tidak salah memang jika sistem hukum telah diakui keberadaanya jauh sebelum kedatangan Belanda ke Indonesia.

            Sistem hukum kedua adalah sistem hukum barat. Sistem hukum ini dipandang sebagai produk bawaan Belanda. Sistem hukum ini membawa seperangkat aturan yang terkodifikasi, tertulis dan jelas pembagiannya. Sistem hukum barat membawa semangat individualistik, memiliki daya juang dan persaingan yang tinggi, serta mengejar keuntungan setinggi-tingginya. Dan perkembangannya sistem hukum barat pun berubah menjadi alat pembenar bagi Belanda untuk memperkuat keberadaanya di Indonesia. Orang-orang Barat akan mendapatkan hukuman yang jauh lebih ringan. Hal ini terjadi karena tidak adanya keadilan, keseimbangan dan kesetaraan antar penduduk dengan para penjajah (Wetboek Van Strafrecht Voor Inlander dan Wetboek Van Strafrecht Voor Europeanen).

Sistem hukum ketiga adalah hukum islam. Hukum ini tidak begitu jelas awal perkembangannya, tetapi dapat diindikasikan bahwa awal kemunculan sistem hukum ini berawal dari perkembangan yang terjadi di Samudra Pasai. Sistem hukum islam perlahan akan berkembang bersamaan dengan sistem hukum adat, sehingga memunculkan beberapa teori utama. Teori pertama adalah Receptio in Complexu, teori ini menjelaskan jika hukum akan berlaku bagi pemeluknya saja contohnya umat islam. Teori kedua adalah Receptie, teori ini menjelaskan jika hukum islam yang terikat untuk umat muslim, telah disetujui keberadaanya secara adat. Teori ketiga adalah Receptie Exit, teori ini menjelaskan hukum islam dapat dipergunakan bagi siapa saja terutama pada hukum nasional (contohnya adalah Piagam Jakarta). Kemudian ada teori Receptio A Contrario, teori ini menjelaskan bahwa ternyata hukum adatlah yang mengikuti nilai-nilai yang diajarkan dari hukum islam. Teori terakhir adalah Eksistensi, teori ini mengatakan bahwasnya keberadaan teori hukum islam adalah sebagai salah satu unsur dan tidak bisa disanggah keberadaannya dalam hukum nasional.

Telah dilihat bersama jika sistem hukum Indonesia sangatlah beragam. Semua sistem hukum memiliki nilai dan poin tersendiri, yang kesemuanya akan saling melengkapi satu sama lain. Tidak dapat dipungkiri jika suatu saat nanti hukum dapat mengalami penyalahgunaan dalam implementasi sosial, maka menjadi tugas bersama untuk mencegah hal tersebut terjadi, atau setidaknya mencegah agar tidak terulang kembali.

 

Referensi :

Anon, n.d. Sistem Hukum Indonesia (Bab II) dalam Ikhtisar Hukum Indonesia

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :