WEB UNTUK PARA PRAKTISI HUBUNGAN INTERNASIONAL di INDONESIA

JUST DO YOUR BEST and LET GOD DO THE REST

GLOBALISASI POLITIK atau POLITIK GLOBAL?

diposting oleh pradipta-aditya-fisip12 pada 17 April 2013
di PENGANTAR GLOBALISASI GENAP 2012/2013 - 0 komentar

GLOBALISASI POLITIK atau POLITIK GLOBAL?

PRADIPTA ADITYA SIAGIAN / 071211233021

Dalam rangka memahami keberadaan globalisasi dalam dunia politik, kita bisa merujuk pada kemunculan negara-negara modern di dunia. Kemunculan negara-negara modern ini tidak bisa lepas dari disetujuinya sistem Westphalia pada tahun 1648. Seperti yang telah diketahui oleh khalayak umum, sistem yang dipakai sebelum perjanjian Westphalia disetujui adalah sistem monarki konstitusional. Negara, pada jaman sebelum perjanjian Westphalia, hanyalah kepanjangan tangan dari dinasti dan kerajaan yang menduduki daerah tersebut. Dinasti dan kerajaan-kerajaan pada masa tersebut saling berusaha untuk memperluas daerah kekuasaan, sehingga seringkali hubungan sebuah ‘trah’ kerajaan dengan masyarakat di daerah tersebut menjadi berjarak dan tidak ‘intim’. Maka tidak salah jika masyarakat pada jaman tersebut jauh lebih mengenal tokoh-tokoh gereja daripada pemimpin ‘politik’ atau militer (Lacey & Danziger 1999 dalam Held & McGrew 2002, 10). Melalui keberadaan negara modern, mulai terlihat peranan globalisasi dalam lingkup politik. Dua perspektif utama, yaitu perspektif skeptis dan globalis, melihat keberadaan globalisasi politik ini dalam dua sudut pandang yang berbeda.

Kaum skeptis melihat sebuah kecenderungan akan “kebangkitan dan dominasi negara modern secara umum” (Held & McGrew 2002, 9). Negara, melalui keberadaan negara modern, dipandang sebagai aktor utama terciptanya globalisasi politik. Argumen akan posisi negara yang sangat sentral ini dilandasi oleh kemampuan negara, dalam sudut pandang kaum skeptis, yang dinilai sangat sentral. Negara memiliki hak untuk unifikasi hukum dan sistem, pengurusan administrasi, menetapkan mekanisme manajemen fiskal dan distribusi sumber daya. Perjanjian Wesphalia pun makin memantapkan peranan negara sebagai aktor utama dalam kehidupan politik, baik politik lokal (politik di dalam negara itu sendiri), politik regional (politik dalam sebuah lingkup daerah) atau bahkan politik internasional. Dan sistem negara modern menjadi semakin mengglobal pada akhir abad 20, ketika mencapai masa berakhirnya tiga imperium besar, yaitu Eropa, Amerika dan Soviet (Held & McGrew 2002, 12). Hal ini ditandai dengan kemunculan kelompok politik masyarakat independen, yang dibuktikan dengan jumlah negara pada tahun 1990 yang telah mencapai 190 negara, hampir dua kali lipat jumlah negara pada tahun 1945.

Tetapi keadaan di lapangan berkata lain. Kaum skeptis tidak menyadari adanya fenomena ‘melemahnya kekuatan negara’. Proses kemerdekaan negara-negara koloni, yang lebih dikenal dengan dekolonialisasi, ternyata tidak membawa sebuah tatanan “dunia yang secara sama, bebas dan merdeka” (Held & McGrew 2002, 13). Kemerdekaan negara-negara jajahan ini tidak selamanya membawa perubahan dalam proses bernegara dan berbangsa negara-negara yang bersangkutan. Rupa-rupanya, negara-negara tadi belum sepenuhnya bebas, karena negara-negara ini tetap ‘dijajah’, tetapi dalam bentuk penjajahan ideologi dan pemahaman. Salah satu ideologi yang paling sukses menyebarkan diri adalah ideologi Demokrasi Liberal. Dekolonialisasi dan fenomenana keruntuhan imperium Soviet “membawa dan menyebarkan paham demokrasi liberal” (Potter et al. 1997 dalam Held & McGrew 2002, 12). Demokrasi Liberal mengagung-agungkan semangat kebebasan individu untuk bersekspresi. Semangat ini dapat dipahami dengan kemunculan aktor-aktor non negara, seperti IMF dan World Bank. Keberadaan aktor-aktor non negara ini perlahan menggeser posisi negara sebagai aktor utama dalam hubungan internasional, sehingga power dan kapasitas negara pun perlahan-lahan semakin berkurang. Dari yang dulunya sistem yang dipakai adalah ‘visible presence of rule’ lama kelamaan berubah menjadi ‘invisible government’ (Held & McGrew 2002, 13). Fenomena ini yang tidak dapat dipahami oleh kaum skeptis.

Kontras dengan pandangan kaum skeptis, kaum globalis memandang fenomena melemahnya kekuatan negara ini sebagai ‘sebuah hal yang wajar’. Kaum globalis melihat bahwasanya negara, dalam konteks pembuatan kebijakan, menjadi semakin terfragmentasi (Held & McGrew 2002, 16). Fragmentasi ini ternyata dipicu oleh kemunculan jaringan transnasional. Peranan antar pihak pemerintahan dan non-pemerintahan pun semakin kabur. Batasan mengenai isu mana yang harus ditangani oleh pihak pemerintahan atau non-pemerintahan menjadi tidak jelas. Fragmentasi ini yang memicu kemunculan ‘politik global’, sebuah keadaan jaringan politik dan aktivitas interaksi dan pembuatan aturan yang semakin luas (Held & McGrew 2002, 17). Inilah poin argumen kaum globalis yang dirasa mampu menyerang posisi kaum skeptis. Kaum globalis mampu menjelaskan adanya kompleksitas interkoneksi antara negara dan masyarakat dalam tatanan global. Politik global dewasa ini, tidak hanya terpaku pada isu-isu geopolitik tradisional, namun juga merambah pada bidang ekonomi, sosial dan bahkan isu-isu lingkungan dan alam (Held & McGrew 2002, 17). Maka tidak salah jika, dalam pemahaman kaum globalis, peranan dan posisi negara semakin berkurang.

Tetapi kemunculan aktor-aktor non negara ini juga membawa dinamika lain. Keberadaan aktor-aktor ini juga lama kelamaan mengancam keberadaan kedaulatan negara. Bukti konkrit dapat dilihat dengan perkembangan jaringan sel-sel teroris yang semakin mengkhawatirkan. Peristiwa pengeboman penduduk pun semakin bertambah jumlah dan intensitasnya. Salah satu contoh adalah dunia dibuat tersentak dengan bom yang meledak di kota Boston. Inilah bukti bahwa negara sekarang pun tidak memiliki monopoli kekuatan, karena kekerasan yang terorganisir telah menjadi permasalahan kolektif dan multilateral (Held & McGrew 2002, 21). Dan yang sangat disayangkan adalah, fenomena ini dipicu oleh perkembangan aktor-aktor non negara. Kaum skeptis bisa menyerang kaum globalis melalui celah (flaw) keamanan dan kedaulatan negara ini.

Menarik untuk melihat bagaimana kedua perspektif melihat keberadaan globalisasi dalam ranah politik. Kaum skeptis beraargumen bahwasanya politik di dunia yang mengalami globalisasi, sehingga kaum skeptis memahami fenomena yang terjadi pada saat ini dengan sebutan globalisasi politik. Tetapi kaum skeptis tidak dapat menjelaskan melemahnya kekuatan negara dalam tatanan politik dunia. Kontras dengan pandangan kaum skeptis, kaum globalis memandang akan kemunculan sebuah ‘politik global’. Mereka memandang akan adanya sebuah tatanan politik yang disetujui dan seragam di dunia saat ini. Tetapi kaum globalis tidak bisa memahami perkembangan aktor-aktor non negara, yang keberadaanya justru menyerang kedaulatan negara itu sendiri. Terlepas dari perbedaan-perbedaan mendasar ini, kedua perspektif memiliki sebuah kesamaan. Mereka memandang bahwasanya terdapat sebuah fenomena ‘rekonfigurasi politik’ di dunia dewasa ini. Soal mengenai perspektif mana yang dianggap lebih pantas dan cocok untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi dewasa ini, semua ini kembali kepada pemahaman masing-masing. Globalisasi politik atau politik global hanyalah sebuah lingkup kecil dalam dunia global dewasa ini.

Referensi : Held, David dan Anthony McGrew. 2002. “The Reconfiguration of Political Power?”, dalam Globalization/Anti-Globalization, Oxford: Blackwell Publishing Ltd., pp. 9-25

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :