WEB UNTUK PARA PRAKTISI HUBUNGAN INTERNASIONAL di INDONESIA

JUST DO YOUR BEST and LET GOD DO THE REST

KAPITALISME di INDONESIA

diposting oleh pradipta-aditya-fisip12 pada 09 April 2013
di STUDI STRATEGI INDONESIA 1 GENAP 2012/2013 - 0 komentar

KAPITALISME, KEPEMIMPINAN dalam LINGKUP EKONOMI?

PRADIPTA ADITYA SIAGIAN / 071211233021

 

            Berbicara mengenai kepemimpinan ekonomi, Indonesia telah melalui berbagai macam bentuk dan model. Pada masa kolonialisasi, Indonesia dipimpin oleh negara penjajah. Kepemimpinan ini, tentu saja dalam bentuk penguasaan sumber alam oleh penjajah, ternyata dalam perjalanannya mengalami bentuk penyimpangan dan pelanggaran yang luar biasa. Seluruh sumber daya Indonesia dirampas oleh para penjajah, dan hal ini menyebabkan kemiskinan dan bencana bagi negara Indonesia. Diperlukan sebuah langkah yang revolusioner untuk mengembalikan kembali kekayaan Indonesia, dimana langkah ini diharapkan bisa membuat Indonesia mampu melepaskan diri dari jeratan kemiskinan. Melalui kemerdekaan, asa akan masa depan dalam bidang ekonomi yang lebih cerah tiba-tiba membuncah. Tapi bagaimana dengan keadaan yang sebenarnya, keadaan di lapangan? Bagaimana bentuk kepemimpinan dalam lingkup ekonomi di Indonesia, pada masa-masa setelah kemerdekaan, atau bahkan sampai keadaan dewasa ini?

            Bila dilihat pada masa awal-awal setelah kemerdekaan, keadaan ekonomi di Indonesia masih dapat dikatakan carut-marut, dan bahkan mengarah ke arah yang memprihatinkan. Kemerdekaan yang ‘prematur’ dapat dijadikan sebagai kambing hitam. Setelah lama dijajah, negara Indonesia belum siap untuk berdiri sendiri, untuk mengurusi segala kepentingannya sendiri. Hal ini tercermin dari gaya kepemimpinan Soekarno, terlebih lagi dalam lingkup ekonomi. Memang, bung Karno sangat handal dalam kapabilitas mengumpulkan massa dan menggerakan mereka, tetapi dalam gaya kepemimpinan ekonomi, beliau dapat dikatakan belum siap. Kebijakan-kebijakan ekonomi yang beliau ambil, nyatanya tidak berhasil diimplementasikan dalam kehidupan bangsa Indonesia.

             Setelah era Soekarno berakhir, Presiden Soeharto memberikan cara pandang dan berpikir yang berbeda. Presiden Soeharto berfokus pada sistem ekonomi barat, tepatnya pada teori mengenai kapitalisme. Beliau juga “mempergunakan otoritas negara untuk mengeluarkan dan menindas kepentingan-kepentingan spesifik” (Robinson & Vedi R. 2004, 42). Kapitalisme dalam masa pemerintahan Soeharto dipahami dengan cara pandang yang otoritarian dan eksklusif. Dalam rezim pemerintahan Soeharto, yang lebih terkenal dengan sebutan ‘orde baru’, nyatanya adalah “kepemerintahan militer yang memerintah dalam lingkup keamanan yang ‘luas’ dan bahkan memiliki hak untuk mengambil langkah piranti yang represif, untuk menjaga negara dari gangguan-gangguan, terutama gangguan dalam rangka pengejaran national interest” (Robinson & Vedi R. 2004, 46).

            Dampak dari kepemimpinan Soeharto adalah kemunculan kaum-kaum yang mendapatkan ‘pembenaran’ dari negara. Maka jangan heran jika sistem oligarki dalam pemerintahan Soeharto menjadi tumbuh berkembang dan bahkan bercokol kuat dalam sistem pemerintahan Indonesia. Hanya keluarga-keluarga dan bahkan ‘antek-antek’ Soeharto aja yang memiliki hak untuk mengakses sumber-sumber daya strategis Indonesia. Robinson berargumen bahwasanya “the quintessential oligarch was Soeharto himself” (Robinson & Vedi R. 2004, 57). Kaum Oligarki terbesar di Indonesia pada masa tersebut, tentu saja adalah seorang Soeharto sendiri. Yayasan-yayasan atas nama negara misalnya, ternyata tidak lain dan tidak bukan adalah ‘perusahaan’ kepemilikan keluarga-keluarga Soeharto. Keberadaan mereka terkristalisasi menjadi perpanjangan tangan portofolio bisnis-politis yang mendapat otoritas dari negara.

            Kapitalisme membawa dampak yang tidak terduga oleh para elit penguasa. Menjamurnya perusahaan-perusahaan di Indonesia pada masa tersebut menyebabkan aliran hutang ke luar negeri menjadi semakin deras. Hutang, yang dianggap sebagai jalan untuk memajukan perusahaan, ternyata membawa dampak buruk bagi perekonomian Indonesia. Hal ini diperparah dengan kemunculan Pelita (Pembangunan Lima Tahun). Pembangunan membutuhkan sokongan dana yang tentu saja tidak sedikit. Tetapi, kesalahan terletak pada bagaimana sokongan dana ini berasal, dan nyatanya hutang pun dijadikan sebagai tumpuan sokongan dana. Menumpuknya nilai hutang pun pada akhirnya membuat semua pihak kewalahan. Dan puncaknya terlihat pada masa Krisis Moneter. Kecarut-marutan inilah yang akan membawa Indonesia menuju sebuah Orde baru, Orde Reformasi.

            Dalam masa Orde Reformasi dewasa ini, kapitalisme telah bercokol kuat dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Kapitalisme telah memainkan perananpenting, dimana peranan mereka bisa dilihat dalam kacamata negatif atau positif. Perusahaan asing (bentuk nyata dari kapitalisme) bisa memunculkan kompetisi dan persaingan yang sehat. Sehingga, kinerja perusahaan lokal akan meningkat, jika mereka tak mau tersaingi. Tetapi dengan sokongan modal (capital) yang begitu besar, perusahaan-perusahaan asing bisa meruntuhkan perusahaan-perusahaan asli Indonesia. Dan nyatanya, keadaan di lapangan pun tidak berbohong. Perusahaan Indonesia mulai kewalahan dengan keberadaan perusahaan-perusahaan asing. Penanaman modal perusahaan asing hanyalah kedok dari usaha “penguasaan”. Lihat saja Freeport di Papua, yang bersedia untuk menggelontorkan dana bagi anak-anak Papua. Padahal, keuntungan yang mereka dapat jauh lebih besar dari keuntungan yang didapat oleh orang Indonesia dan gelontoran dana bagi anak Papua, bila digabungkan. Ironis bukan?

            Jadi, apakah kapitalisme telah begitu kuat bercokol dalam sistem pemerintahan di Indonesia? Apakah kapitalisme telah merasuk ke dalam sistem pemerintahan, sehingga kaptilasme menjadi sistem pemerintahan Indonesia, dalam lingkup ekonomi? Jawabannya terletak pada kemampuan negara itu sendiri. Jika negara tidak mampu membendung arus kapitalisme dalam negaranya sendiri, maka mau tidak mau keberadaan negara bisa disaingi oleh keberadaan kaum-kaum kapitalis. Tetapi jika negara mampu mengorganisir keberadaan kapitalisme dalam negara, maka dapat dibayangkan jika akan muncul sebuah kerjasama antara kapitalis dangan negara itu sendiri. Kapitalisme hanyalah sebuah fenomena, namun pemahaman akan keberadaan kapitalisme menjadi sangat penting. Karena bagaimana mungkin jika sebuah fenomena, bisa menjadi sebuah kekuatan yang sangat kuat, dan bahkan tidak tersentuh oleh warga negara?

 

REFERENSI :

Robinson, Richard dan Hadiz Vedi R. 2004. "The Genesis of Oligarchy: Soeharto's New Order 1965-1982", dalam Reorganising Power in Indonesia the Politics of Oligarchy in an Age of Markets, New York: Routledge Curzon, pp 136-167

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :