WEB UNTUK PARA PRAKTISI HUBUNGAN INTERNASIONAL di INDONESIA

JUST DO YOUR BEST and LET GOD DO THE REST

KEPENTINGAN, KEKUASAAN dan PENGETAHUAN dalam STUDI REZIM

diposting oleh pradipta-aditya-fisip12 pada 08 April 2013
di REZIM GENAP 2012/2013 - 0 komentar

KEPENTINGAN, KEKUASAAN, dan PENGETAHUAN dalam STUDI REZIM

PRADIPTA ADITYA SIAGIAN / 071211233021

 

            Rezim internasional memberikan sumbangsih besar dalam keberadaan politik internasional. Rezim menjadi fasilitator dalam mencapai kesepakatan dan kesepahaman antara negara-negara di dunia di dalam sebuah rezim yang bersangkutan. Hal ini didasari oleh kemampuan rezim dalam menampung segala kepentingan negara dalam rezim. Kemampuan penampungan kepentingan dalam rezim ini didasari oleh teori dari perspektif Neoliberalis. Namun rezim juga tidak berperan hanya sebagai fasilitator, rezim juga bertindak sebagai pemberi stabilitas hegemon dengan keberadaan negara hegemon di dalam rezim. Kemampuan rezim sebagai stabilisator berangkat dari teori kaum Realis. Rezim juga mampu bertindak sebagai pembentuk sifat dan dasar pijakan bagi negara untuk memainkan peranan dalam kancah internasional, atau bahkan global. Ketiga pendekatan inilah yang membentuk keberadaan Rezim Internasional dewasa ini.

             Pendekatan kepentingan berangkat dari teori-teori kaum neoliberal (Hasenclever et al. 1996). Bagi kaum neoliberal, rezim bertindak sebagai sebuah institusi yang diharapkan mampu untuk menampung segala aspirasi (dalam bentuk kepentingan) antar negara di dalam rezim terkait. Dalam sebuah teori Neoliberal, terdapat poin bahwa setiap negara selalu berusaha untuk mengejar absolute gains. Pengejaran capaian absolut ini akan membuat semua negara untuk berkecenderungan untuk mengejar pencapaian kepentingan yang diinginkan dan diidam-idamkan negara-negara di dalam rezim bersangkutan. Semua negara akan meletakkan kepentingan negara mereka di atas negara lain. Di dalam rezim, negara memiliki sebuah wadah untuk bertukar pikiran mengenai kepentingan-kepentingan yang mereka ingin capai. Jika ada beberapa negara yang memiliki kepentingan yang hampir sama, maka akan tercapai sebuah kondisi common interest. Kondisi ini mengacu kepada keberadaan sebuah situasi dimana terdapat kesepahaman antar negara untuk berusaha mengejar kepentingan yang ingin dicapai bersama. Karena pendekatan ini mengacu pada sistem Neoliberal yang mengutamakan kerjasama dan kooperasi, maka sudah sewajarnya jika akan tercipta sebuah lingkungan kerjasama antar negara, demi mencapai sebuah kepentingan bersama dalam sebuah rezim.

            Pendekatan kedua adalah pendekatan berbasis kekuasaan. Pendekatan ini berasal dari paham-paham perspektif Realis. Pendekatan ini sangat erat dengan teori stabilitas hegemon dalam studi rezim. Seperti yang telah diketahui sebelumnya, kaum Realis menekankan diri pada relative power setiap negara, yang dapat dikatakan sebagai variabel penjelas (Hasenclever et al. 1996). Keberadaan negara hegemon memberikan stabilitas di dalam sebuah rezim. Negara-negara kecil yang notabene memiliki kekuatan yang relatif lebih lemah akan meminta bantuan kepada negara hegemon. Namun bentuk bantuan ini diaplikasikan dalam bentuk distribusi sumber daya dari negara hegemon. Sehingga dapat dikatakan bahwasanya bentuk pencapaian kekuasaan dari negara hegemon adalah pergeseran distribusi kekuasaan (Hasenclever et al. 1996). Negara hegemon bertindak sebagai penyuplai sumber kepada negara-negara dengan kekuatan yang relatif lemah, sehingga mau tidak mau negara lemah pun mengikuti arahan dari neagra hegemon. Dapat dikatakan melalui pendekatan kekuasaan ini dapat tercipta sebuah kerjasama antar negara, tetapi bentuk kerjasama ini berbeda dengan bentuk kerjasama pada pendekatan kepentingan. 

            Pendekatan terakhir, yaitu pendekatan pengetahuan, memiliki posisi yang menarik. Pendekatan ini diajukan oleh kaum rasionalis, yang menentang cara berpikir kaum neoliberal dan realis. Mereka melihat adanya hal-hal kecil yang dilewatkan atau sengaja dilewatkan, padahal jika hal-hal kecil ini dapat diperhatikan, maka rezim dapat berjalan lebih optimal dan efisien. Penentangan ini terbentuk dari dua asumsi dari kaum Rasionalis, yakni kognitivisme kuat dan kognitivisme lemah. Kognitivisme lemah mengacu kepada kemampuan pengetahuan untuk membentuk perilaku para aktor. Studi mengenai rezim akan mengintegrasikan struktur dan dinamika pengetahuan ke dalam model teoritis (Hasenclever et al. 1996). Pengetahuan akan membentuk identitas dan kepentingan negara di dalam rezim. Kemudian kognitivis kuat merefleksikan fokus rezim pada legitimasi perintah normatif, pentingnya arti dan peran komunikasi antar subjek, proses pembentukan identitas dalam hubungan internasional, dan kekuatan konservatif struktur sejarah (Hasenclever et al. 1996). Negara dibentuk oleh lembaga-lembaga internasional yang memberikan aturan-aturan internasional bagi negara untuk melaksanakan kehidupan politiknya. Pada dasarnya Kognitivis kuat selalu berpatokan pada proses analisis dalam rezim internasional. Rezim internasional tidak hanya membentuk peran yang berbeda-beda antar negara, tetapi juga memberikan analisis terhadap kepentingan dan pola perilaku negara dalam sebuah rezim internasional.

            Dalam upaya untuk memahami keberadaan rezim, ketiga pendekatan di atas memberikan sebuah gambaran yang cukup jelas mengenai keberadaan rezim internasional. Rezim bisa bertindak sebagia fasilitator kerjasama, rezim juga mampu menjadi pihak penjaga stabilitas dalam bentuk stabilitas hegemon, dan rezim juga mampu memposisikan diri sebagai pembentuk jati diri dan bahkan pola perilaku negara. Rezim juga mampu menjadi pihak analisator segala kepentingan dan pola perilaku negara di dunia.

 

REFERENSI

Hasenclever, Andreas, Peter Mayer dan Volker Rittberger. 1996. Interests, Power, Knowledge: The Study of International Regimes,  dalam Mershon International Studies Review, Vol. 40, No. 2 (October 1996), pp. 177-228 dalam http://www.jstor.org/stable/222775

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :