WEB UNTUK PARA PRAKTISI HUBUNGAN INTERNASIONAL di INDONESIA

JUST DO YOUR BEST and LET GOD DO THE REST

PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI (INDIVIDU)

diposting oleh pradipta-aditya-fisip12 pada 25 March 2013
di STUDI STRATEGI INDONESIA 1 GENAP 2012/2013 - 0 komentar

PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA INDONESIA

PRADIPTA ADITYA SIAGIAN / 071211233021

 

            Peristiwa proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada 17 Agustus 1945 membuka sebuah babak baru dalam proses berbangsa dan bernegara. Di mata seorang Soekarno (2007, 28-29), kemerdekaan adalah political independence atau politieke onafhankelijkheid. Kemerdekaan dipahami sebagai sebuah jembatan. Soekarno juga menyatakan bahwa “Manakala sesuatu bangsa telah sanggup mempertahankan negerinya dengan darahnya sendiri, dengan dagingnya sendiri, pada saat itu bangsa itu telah masak untuk kemerdekaan. Kalau bangsa kita, Indonesia, walaupun dengan bambu runcing, Saudara-saudara, semua siap sedia mati mempertahankan tanah air kita Indonesia, pada saat itu bangsa Indonesia adalah siap sedia, masak untuk merdeka” (Pidato Soekarno di BPUPKI, 1 Juni 1945).

            Terkait dengan kemerdekaan, salah satu elemen penting dalam mencapai kemerdekaan adalah ideologi. Melalui ideologi, karakter masayarakat dapat terbentuk, karena ideologi bisa meresap ke dalam seluruh sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan hal ini ternyata juga tidak jauh berbeda dengan keadaan riil Indonesia. Masyarakat di Indonesia menjadikan Pancasila sebagai panutan dan pedoman dalam berpola dan bertingkah laku. Bahkan menurut Noor Ms Bakry, Pancasila menjadi “dasar filsafat negara Indonesia” (Bakry, 2010). Pancasila menjadi sebuah alat “perwujudan nasionalisme dalam negara nasional” (Bakry, 2010).

            Menurut asal usulnya, Pancasila berasal dari bahasa Sansekerta. Panca yang berarti lima dan Sila yang memiliki arti sebagai asas. Pancasila yang dirumuskan oleh Soekarno sebagai salah satu founding fathers di Indonesia, memiliki lima sila utama. (1).Ketuhanan Yang Maha Esa; (2).Kemanusiaan yang adil dan beradab; (3).Persatuan Indonesia; (4).Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan; dan (5).Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Somantri, 2006:7). Soekarno pun menambahkan “dengan kelima dasar tersebut akan berdiri sebuah negara Indonesia yang kekal dan abadi” (Soekarno 2007, 51).

            Menagapa harus Pancasila? Mengapa Pancasila yang dipilih sebagai ideologi utama bangsa Indonesia?  Sejak awal kemunculannya, Pancasila dipercaya memiliki kekuatan yang sakral, yaitu sebagai sebuah pengikat dan pemersatu di Indonesia. Seperti yang telah diketahui bersama, Indonesia adalah negara dengan tingkat keberagaman etnisitas yang tinggi. Perbedaan dapat ditemui dengan negara tetangga, Malaysia contohnya, dimana tingkat keberagaman etnisitasnya yang tidak terlalu tinggi. Maka, tidak salah jika dibutuhkan sebuah alat pemersatu segala jenis bangsa dengan berbagai perbedaan tersebut. Pancasila memberikan jawaban atas permasalahan ini melalui sila kelima, “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Pancasila memberikan fokus terhadap perwujudan persatuan dan perdamaian. Hal ini seakan mejadi bukti bahwa beragam etnis yang membawa pandangan dan kepentingan masing-masing memang membutuhkan pedoman dan alat pegangan bagi keberlangsungan hidup mereka. Di sinilah Pancasila akan memainkan peranan penting, bertindak sebagai penjamin kelangsungan hidup semua suku bangsa di Indonesia, memberi ruang bagi mereka untuk bergerak dan mengekspresikan semua kebutuhan dan keinginan.

            Perwujudan persatuan dan kesatuan juga tidak lepas dari rasa toleransi. Rasa toleransi dapat dipahami melalui kegotong royongan. “Paham gotong-royong merupakan paham dinamis dan lebih dinamis dari kekeluargaan karena kekeluargaan adalah paham yang statis (Soekarno 2007, 52). Paham gotong royong menanamkan pentingnya kerjasama antara semua pihak dengan rasa toleransi yang tinggi. Karena akan menjadi kontras bila kerjasama antar pihak melalui kegotong royongan berjalan namun rasa toleransi tidak terjalin, maka kerjasama tersebut tidak akan berjalan maksimal.

            Merujuk pada penjelasan sebelumnya bahwa ideologi dapat masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan, hal ini juga berlaku pada Pancasila. UUD 1945 dan pasal-pasal hukum di Indonesia mendapatkan dasar dari Pancasila. UUD dan hukum muncul sebagai kontrol dan pengatur hubungan antar manusia, karena hubungan antar individu pada dasarnya adalah abstrak dan anonim. “Pancasila yang sering dipahami sebagai filsafat negara, yang merupakan dasar UUD 1945 dan dasar hukum bangsa Indonesia merupakan pemersatu bangsa diyakini bahwa dapat memberikan efek yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia karena dengan mempelajari Pancasila akan memberikan manfaat tanpa merubah sifat individu” (Prawiranegara 1984, 75). Pancasila hadir sebagai sekumpulan pedoman bagi individu, dimana pedoman ini yang kelak akan menuntun mereka dalam melakukan interaksi.

             Pancasila adalah ideologi Indonesia dan menjadi dasar bagi semua individu di dalam naungan negara untuk berpedoman, bertingkah laku dan melakukan interaksi. Maka sudah sepatutnya jika Pancasila memberikan dampak positif bagi bangsa Indonesia. Namun, seringkali kenyataan berbicara lain. Banyak kejadian negatif bermunculan, dimana keberadaan kejadian tersebut malah mencoreng kesakralan Pancasila itu sendiri. Hal ini dapat dicegah dengan proses penanaman nilai-nilai Pancasila yang harusnya dilakukan sejak dini. Pancasila harus ditempatkan di posisi yang tingi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

 

Referensi :

Soekarno, Ir. 2007. “Lahirnya Pancasila: Pidato di Hadapan Sidang BPUPKI 1 Juni 1945”, dalam Revolusi Indonesia: Nasionalisme, Marhaen, dan Pancasila, Yogyakarta: Galar Press, pp 27-55

Bakry, Noor Ms. 2010. “Bab IV, Integralistik Bangsa dan Negara” dan “Bab V, Filsafat dan Ideologi Pancasila” dalam Pendidikan Pancasila, Jakarta: Pustaka Pelajar

Somantri, Gumilar Rusliwa. 2006. “Pancasila dalam Perubahan Sosial-Politik Indonesia Modern”, dalam Restorasi Pancasila: Mendamaikan Politik dan Modernitas, Jakarta: Brighten Press, pp 1-32

Prawiranegara, Sjarifuddin. 1984. “Pancasila as The Sole Foundation” dalam Indonesia, Vol 38, pp 74-83

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :