WEB UNTUK PARA PRAKTISI HUBUNGAN INTERNASIONAL di INDONESIA

JUST DO YOUR BEST and LET GOD DO THE REST

LIBERALISME (INDIVIDU)

diposting oleh pradipta-aditya-fisip12 pada 20 March 2013
di TEORI HUBUNGAN INTERNASIONAL GENAP 2012/2013 - 0 komentar

PERSPEKTIF LIBERALISME DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL

PRADIPTA ADITYA SIAGIAN / 071211233021 (KELAS A)

Perspektif Liberalisme bersama dengan perspektif Realisme dipandang sebagai salah satu perspektif tertua dalam studi Hubungan Internasional. Berbeda dengan perspektif realisme yang menekankan diri pada kemampuan survival sebuah negara, perspektif Liberalisme lebih berfokus pada kooperasi, kerja sama dan kompromi antar negara dalam lingkup hubungan internasional. Maka, tdak aneh bahwa perspektif Liberalisme seringkali berseberangan dengan perspektif Realisme. Great Debates I seakan menjadi saksi bisu perdebatan panjang yang terjadi antara perspektif Realisme dan perspektif Liberalisme.

Bagi kaum Liberalis, mereka memiliki beberapa asumsi dasar yang dipegang kuat dan dianggap sebagai nilai yang dianut. Pertama, kaum liberalisme adalah kaum yang sangat rasional. Kaum Liberalis sangat mengutamakan kerjasama, baik itu kerjasama di bidang ekonomi ataupun yang lainnya, seperti kedamaian. Kedua, didalam perspektif Liberalisme, tidak adanya yang namanya sentralisasi. Liberalisme memang menjunjung kebebasan individu, individu bebas untuk mengekspresikan keinginan mereka melalui jalan bisnis ataupun jalinan kerjasama perdagangan bebas. Hal ini pun tergambarkan dalam penjunjungan tinggi terhadaap kesetaraan kepentingan yang potensial. Salah satu perbedaan mendasar lainnya antara kaum Liberalis dan Realis adalah, kaum Realis melihat manusia sebagai makhluk yang egois dan selalu mengutamakan kepentingan pribadinya diatas segala hal. Maka hal ini tertuang dalam pola tingkah perilaku negara yag menganut perspektif Realis. Bagaimana negara saling curiga terhadap satu sama lain, selalu siap siaga terhadap keberadaan negara lain, adalah beberapa contoh sikap dasar kaum realis melihat dunia global, yang terpusat pada keberadaan negara yang ditinggali. Kaum Liberalisme sendiri memiliki dasar pmemikiran bahwasanya manusia diciptakan dengan sifat dasar yang baik.

“Kaum liberal mengakui bahwa individu selalu mementingkan diri sendiri dan bersaing terhadap suatu hal. Tetapi mereka juga percaya bahwa individu – individu memiliki banyak kepentingan dan dengan demikian dapat terlibat dengan aksi sosial yang kolaboratif dan kooperatif, baik domestik maupun internasional, yang menghasilkan manfaat besar bagi setiap orang baik di dalam negeri maupun luar negeri” (Jackson dan Sorensen 2005, 141). Kaum Liberal menanamkan nilai saling ketergantungan dan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan (simbiosis mutualisme). Ada juga asumsi filsafat dasar pada sifat alamiah manusia yang terdiri atas tiga hal (Dugis 2013). Asumsi pertama adalah pengendalian diri pada manusia. Asumsi ini menjabarkan bahwasanya negara, dalam konteks pemenuhan (pencapaian) kepentingan masing-masing, selalu berusaha untuk menjaga manners, tindak tanduk dan kelakuannya untuk berusaha mencapai sebuah kompromi. Kompromi dimaksudkan sebagai sebuah upaya untuk menghindari konflik tertentu. Asumsi kedua adalah pengendalian diri umat manusia tercermin dalam pola berbangsa dan bernegara. Hal ini membuat setiap negara mampu untuk berpartisipasi dalam kolaborasi dan kooperasi (kerjasama). Kerjasama dapat terealisasi dikarenakan sifat dasar manusia yang mampu mngendalikan diri. Asumsi terakhir adalah negara yang diibaratkan seperti manusia dengan alasan apapun lebih berhasil mengalahkan ketakutan serta kurangnya kekuatan dalam hubungan politik-internasional.

Ada banyak tokoh penjunjung tinggi semangat Liberalisme, Rata-rata persepsi mereka terhadap keberadaan liberalisme, khususnya liberalisme klasik adalah bersandar kepada konteks kebebasan, kerjasama dan perdamaian. John Locke memandang bahwa liberalisme merupakan sebuah negara konstitusional dan kesabaran. “...negara muncul untuk menjamin kebebasan warga negaranya dan kemudian mengijinkan mereka menghidupi kehidupannnya dan menggapai kebahagiannya tanpa campur tangan tak semestinya dari orang lain” (Jackson & Sorensen 2005, 142). Jeremy Bentham memandang perspektif liberalisme sebagai bentuk hukum internasional dan timbal balik. Maka Bentham pun melahirkan istilah ‘hukum internasional’. “Ia yakin bahwa hukum internasional berada dalam kepentingan rasional negara – negara konstitusional untuk meyakini hukum internasional dalam kebijakan luar negerinya” (Jackson & Sorensen 2005). Imanuel Kant, seorang filsuf Jerman juga turut menyetujui pandangan Bentham. “Ia berpikir bahwa dunia dari negara konstitusional semacam itu dan negara – negara yang saling menghargai – ia menyebutnya ‘republik’ – pada akhirnya dapat membentuk ‘perdamaian abadi (perpetual peace)’ di dunia” (Jackson & Sorensen 2005).

Wujud nyata pengaruh perspektif Liberalisme tertuang dalam proses pembentukan Liga Bangsa-Bangsa (LBB). LBB dibentuk oleh Woodrow Wilson pada akhir Perang Dunia I. Tetapi fakta di lapangan berbicara lain. LBB gagal dalam melaksanakan misi utama, yaitu sebagai pihak penjaga perdamaian dunia, hal ini pun diperkuat dengan pecahnya Perang Dunia II. Kemudian dibentuklah sebuah badan yang serupa dengan Liga Bngsa-Bangsa, yaitu Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB). PBB masih bertahan sampai masa kini dan berhasil menjaga perdamaian dunia, meskipun tidak secara menyeluruh. Kaum liberalis juga dikenal sebagai pencetus pasar bebas antara negara. Liberalisme juga dikenal dengan pengesampingan peran negara, berbanding terbalik dengan perspektif Realisme yang sangat state-centric, begitu mengagung-agungkan keberadaan negara sebagai aktor utama dalam hubungan internasional. Liberalisme lebih menekankan akan pentingnya kehadiran institusi (Dugis 2013).

Perspektif Liberalisme juga tidak luput dari kritik. Kritikan pertama ditujukan kepada posisi negara yang dianggap tidak terlalu sentral. Kedua, kaum Liberalis begitu mengutamakan kerjasama, dimana kerjasaa ini menuntut sebguah keadaan yang setimbang, tidak ada satu negara yang lebih kuat dari negara lain. Nyatanya kerjasama tidak akan berjalan jika tidak ada negara yang hegemon.

Untuk lebih dapat memahami keberadaan perspektif Liberalisme, tidak ada salahnya jika merunut kepada pertemuan dua minggu lalu, yaitu tentang pemahaman teori. Proposisi memainkan peranan yang penting, karena proposisi adalah penjelas hubungan antar satu variabel dengan variabel lain. Dengan penjabaran proposisi akan didapat sebuah fakta baru, yang sama sekali baru atau menyempurnakan fakta yang telah ada sebelumnya (Dugis 2013). Maka, jika ingin memahami teorri-teori dari perspektif perspektif liberalisme, seharusnya memahami terlebih dahulu proposisi – proposisi di dalamnya. Liberalisme tidak dipersiapkan untuk berperang dan bertahan hidup (survival), tetapi digunakan sebagai jalan untuk mencapai kooperasi dan kerjasama (Dugis 2013). Sebagai penstudi Hubungan Internasional yang strategis, menjadi sebuah keharusan untuk dapat memahami keberadaan perspektif Liberalisme dan dampaknya terhadap dunia global kelak.

Referensi :

Dugis, Vinsensio dan Baiq Wardhani, 2013. Liberalism, materi disampaikan pada kuliah Teori Hubungan Internasional, Departemen Hubungan Internasional, Universitas Airlangga. 14 Maret 2013

Jackson, Robert, dan Georg Sorensen, 2005. Pengantar Studi Hubungan Internasional (terj. Dadan Suryadipura, Introduction to International Relations). Jogjakarta: Pustaka Pelajar.

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :