WEB UNTUK PARA PRAKTISI HUBUNGAN INTERNASIONAL di INDONESIA

JUST DO YOUR BEST and LET GOD DO THE REST

POLITIK ETIS

diposting oleh pradipta-aditya-fisip12 pada 18 March 2013
di STUDI STRATEGI INDONESIA 1 GENAP 2012/2013 - 0 komentar

POLITIK ETIS dan PENGARUHNYA TERHADAP KEBERADAAN INDONESIA

PRADIPTA ADITYA SIAGIAN / 071211233021

 

        Tidak dapat dipungkiri bahwasanya Indonesia adalah negara dengan keberagaman suku yang sangat tinggi. Keberagaman ini tercermin dari kekayaan budaya dan kearifan lokal Indonesia. Kekayaan budaya dan perbedaan ini berkumpul dan menjadi satu, dan bahkan bersinergi secara harmonis dalam sendi-sendi kehidupan orang Indonesia pada umunya. Bagaimana cara menyatukan perbedaan-perbedaan ini, dan bagaimana perbedaan-perbedaan ini diberikan wadah untuk menyelenggarakan proses kehidupan berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia? Jawabannya adalah dengan kemunculan negara Indonesia, dengan sistem pemerintahan republik yang dianutnya.

        Sejarah menjadi saksi biksu perjuangan bangsa Indonesia unutk lepas dari cengkraman penjajah. Belanda secara tidak sadar, ternyata juga telah memberikan dasar-dasar bagi negara Indonesia untuk menganut sistem pemerintahan republik. Ratu Belanda pada bulan September 1901 memberikan sebuah pidato. “Kewajiban yang luhur dan tanggung jawab moral untuk rakyat di Hindia Belanda” (Teeuw 1984, 55). Pidato ini dianggap sebagai tanggapan kerajaan Belanda atas keadaan ekonomi yang buruk di Hindia Timur, sekaligus sebagai pencetus sebuah politik balas budi, yang dikenal sebagai politik etis. Politik etis memberikan dasar bagi Indonesia untuk menganut sistem republik. Semangat politik etis inilah yang coba dipahami oleh A.W.F Indeburg, seorang Menteri Urusan Jajahan. Beliau mulai menanamkan nilai-nilai politik etis di Indonesia pada tahun 1902. Menteri Indeburg memberikan “kesadaran spontan atas masalah yang dihadapi Hindia Timur” (Teeuw 1984, 56). Seorang tokoh lain, yaitu van Deventer, menjadi tokoh pionir bagi kemunculan politik etis, sehingga beliau pun dijuluki sebagai ‘Bapak Pergerakan Etis’ (Teeuw 1984, 56). ‘Bapak Pergerakan Etis’ ini menempatkan “kesejahteraan penduduk asli di atas segala-galanya dan seorang penentang kemiskinan di Jawa yang paling gigih yang menyerang praktek-praktek pemerasan yang dilakukan Cultuur Stelsel dan penanam-penanam tebu” (Teeuw 1984, 56).

        Lantas, ketika berbicara mengenai sistem pemerintahan, mengapa Indonesia malah menganut sistem republik? Apakah ada yang salah dengan sistem pemerintahan federal? Berbicara mengenai sistem, maka Belanda juga telah memainkan peranan. Dampak kerusakan yang dibawa Belanda telah terbukti secara nyata. Sistem federal pun dianggap sebagai kambing hitamnya, meskipun sistem ini bukanlah sang aktor utama kerusakan yang dibawa oleh Belanda. Sebetulnya, sistem federal dipakai Belanda untuk memperkuat pengaruhnya di Asia. Tetapi, orang Indonesia memandang keberadaan sistem federal ini dengan anggapan lain. Mereka menganggap bahwa kesengsaraan yang mereka alami juga dikarenakan oleh adanya sistem federal. Hal ini pun tertanam dalam benak orang Indonesia, sehingga bagi kebanyakan orang Indonesia pada masa tersebut, “sistem federal dianggap sebagai warisan kolonial Belanda” (Kahin 1995, 571). Sistem  federal dipandang sebagai alat pengawasan dan peninggalan Belanda. Oleh karena itu, sistem federal merupakan halangan bagi tercapainya kemerdekaan Indonesia yang lepas sama sekali dari Belanda (Kahin 1995, 572). “Dengan dasar pikiran itu, maka mempertahankan sistem federal berarti mempertahankan warisan penjajahan masa lampau yang tidak disukai masyarakat” (Kahin 1995, 572). Corak pemerintahan federal masih dianggap sebagai representasi Belanda. Inilah faktor utama mengapa negara Indonesia tidak terlalu menyukai sistem pemerintahan federal.

        Dan hal ini dipertegas oleh adanya gejolak pemerintahan di Indonesia. Seperti yang diketahui bersama, Indonesia pun pernah menganut sistem federal. Namun pada kenyataannya, sistem ini tidak berjalan lancar. Adanya sistem pemerintahan ganda, R.I. dengan ibukota di Jakarta dan RIS dengan ibukota di Jogjakarta, membingungkan para Pegawai Negeri Sipil dalam hal menjalankan tugasnya (Swasono 1980, 184). Hal ini pun dipertegas dengan keinginan para tokoh nasional untuk meninggalkan sistem federal, seperti seorang Soekarno dan Moehammad Hatta. Bahkan Mohammad Hatta, yang menjabat sebagai Perdana Menteri, betul-betul menolak keberadaan sistem federal, tetapi dengan caranya yang halus dan berkelas (Swasono 1980, 186).

        Inilah bukti mengapa Indonesia cocok dengan sistem pemerintahan republik. Bila dirunut lebih jauh, maka dapat dikatakan bahwa ternyata Belanda dengan politik etis-nyalah yang memberikan fondasi atas kelahiran Indonesia dengan sistem politik republik. Terlepas dari semua hal tersebut, keutuhan negara tetaplah harga mati. Jangan sampai masalah kecil bisa menyulut perpecahan di Indonesia.

 

Referensi :

Teeuw, Anon. 1984. “Akselerasi Perubahan, 1900-1914” dalam Munculnya Elit Modern Indonesia. Jakarta : PT. Dunia Pustaka Jaya, hlm. 54-150

Kahin, George Mc Turnan. 1995. Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

Swasono, Meutia Farida. 1980. Bung Hatta, Pribadinya dalam Kenangan. Jakarta: Sinar Harapan, hlm.184-187.

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :