WEB UNTUK PARA PRAKTISI HUBUNGAN INTERNASIONAL di INDONESIA

JUST DO YOUR BEST and LET GOD DO THE REST

NATIONAL POWER (KELOMPOK)

diposting oleh pradipta-aditya-fisip12 pada 12 October 2012
di PENGANTAR ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL GANJIL 2012/2013 - 0 komentar

PENGANTAR ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

Kelompok 3 B

Nama Anggota:

1.      Atika Wardah           (NIM: 071211232016)

2.      Henry Cipta P.          (NIM: 071211233015)

3.      Pradipta Aditya S.   (NIM: 071211233021)

4.      Amanda Rizki Y.       (NIM: 071211233030)

5.      Rizky Kurniawan     (NIM: 071211233052)

 

National Power

 

Bagi banyak pakar hubungan internasional, power menjadi “nyawa” keberlangsungan politik internasional yang dalam hal ini selalu berjalan beriringan dengan hubungan internasional. Salah satu pakar dengan paham realisme, Hans Morgenthau berpendapat bahwa negara berhadapan dengan keadaan anarchy. Anarchy merupakan kondisi di mana tidak adanya kekuatan dari institusi di atas negara, absensce of institution above state (Wardhani, 2012). Hal ini dilihat sebagai konsekuensi dari relativitas power yang dapat dikatakan sangat situasional. Morgenthau selalu memberikan gambaran bahwa politik internasional adalah modal utama dalam politik power (Henderson p. 99, 1998).

Jika pemberdayaan  politik internasional tidak mampu berjalan selaras dengan politik power sebuah negara, maka yang harus mampu dihadapi adalah konsekuensi dari relativitas power tersebut. Berdasarkan paradigma realis, dampak tersebut dapat berupa berbagai ancaman yang bersifat regional atau internasional. Mereka mempercayai bahwa peran dari power adalah untuk mencapai tujuan terpenting dalam konteks berbangsa dan bernegara, serta dalam menjalin hubungan internasional.

Melalui penggambaran singkat di atas, mucul pertanyaan menarik. Apa pengertian dari power? Sebenarnya, power adalah sebuah konsep yang memiliki banyak penjabaran dan pengertian, namun power  memiliki peran sebagai basis hubungan internasional. Makna dari power adalah kemampuan atau kapasitas aktor untuk membangun sebuah interaksi yang jika terus berlanjut akan menuju tahap relasi dengan aktor lain. Interaksi antar aktor akan berjalan dengan perbedaan tingkat kekuasaan (kekuatan), sehingga dapat terjadi dinamika dalam interaksi tersebut. Jika salah satu aktor memiliki power yang lebih tinggi dari aktor lain dalam interaksi tersebut, maka aktor yang memiliki power yang lebih tinggi ini mampu mendominasi atau bahkan dalam konteks yang lebih kuat mampu mendikte jalannya interaksi (Henderson p. 99, 1998). Terdapat kaitan menarik antara power dan negara sebab power yang dimiliki negara terlegitimasi, sehingga negara memiliki hak khusus dalam menjalankan interaksi dalam konteks hubungan internasional.

            Power dalam konteks hubungan internasional dibagi menjadi dua. Pertama, soft power yang memiliki pengertian sebagai kapasitas aktor (dalam hal ini bisa dalam konteks negara) untuk melakukan interaksi dengan aktor lain melalui pengaruh-pengaruh. Pengaruh ini tidak bersifat militer (tanpa kekerasan). Negara yang berpengaruh kuat dapat menjadi figur  pemimpin, sehingga negara tersebut memiliki karisma dan negara-negara lain yang yang lebih lemah harus mengikuti negara tersebut walaupun negara tersebut tidak setuju (Henderson p. 100, 1998). Kedua, hard power yang memiliki pengertian sebagai kemampuan negara untuk memaksakan kekuatan militer dan kepada pihak lain agar mau menjalankan interaksi dengan berdasarkan kepentingan negara tersebut. Seringkali hard power dianggap sebagai pembenaran atas kemampuan aktor yang memiliki power lebih untuk memaksa aktor lain melaksanakan sesuatu, meskipun belum tentu aktor lain ini mau ataupun mampu untuk menjalankan paksaan tersebut. Maka, pada masa sekarang penggunaan hard power mulai ditinggalkan dan lebih mengarah ke soft power. Soft power pun mulai dikembangkan menuju arah pendekatan persuasi.

Terdapat dimensi khusus (special) dari keberadaan power. Power dapat dilihat sebagai subjek multidimensional. Dimensi pertama, power bersifat situasional yang berarti  keberadaan power sebuah negara bergantung pada situasi yang sedang dihadapi negara tersebut. Hal ini berangkat dari modal yang diperlukan untuk menjelaskan perubahan power dari berbagai konteks, dilihat dari situasi yang sedang dihadapi negara tersebut. Kemudian, power memiliki dimensi actual power dan potential power. Actual power memiliki arti sebagai power yang membantu sebuah negara dalam konteks aktual dan akan digunakan pada saat ini untuk memantapkan keberadaan power negara itu sendiri, contohnya adalah kekuatan militer (military forces), GNP (Gross National Product) yang tinggi, dan masih banyak lagi. Sementara, potential power memiliki pengertian sebagai power yang membantu negara untuk tidak hanya memantapkan keberadaannya dalam kancah internasional, namun juga untuk memberikan jaminan kepada negara tersebut untuk mempertahankan power yang dipunyai pada masa depan.

 

 

Sumber-sumber Power

Power pasti didapatkan dari berbagai sumber yang bisa menjadikan suatu aktor berpengaruh atas aktor lain. Sumber-sumber ini bisa dibedakan atas beberapa faktor sebagai berikut. Pertama, faktor fisik atau bisa disebut juga dengan faktor geografi (Henderson p. 103-105, 1998). Suatu negara apabila dikelilingi oleh wilayah laut yang luas, maka negara tersebut akan mendapatkan manfaat strategis, yaitu wilayah laut tersebut berguna sebagai penyedia halangan untuk kepentingan pertahanan. Contoh selanjutnya adalah apabila suatu negara memiliki wilayah darat yang luas maka negara tersebut akan sulit untuk diserang oleh negara lain karena membutuhkan banyak tenaga untuk menaklukkan negara dengan wilayah daratan yang luas. Bahkan apabila suatu negara sudah memiliki power yang besar, negara tersebut dapat memanfaatkan kondisi geografis negara lain yang beraliansi untuk penempatan berbagai instrumen pertahanan dan militer seperti pangkalan militer dan radar. Selain itu, faktor fisik juga meliputi populasi suatu negara, agrikultur, minyak, dan mineral strategis. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kondisi fisik suatu negara dapat dikatakan sebagai faktor pendukung bagi power bila bagian-bagian di dalamnya sangat kuat serta dimanfaatkan dengan strategis.

Kedua, faktor ekonomi yang menjelaskan bahwa negara dengan tingkat ekonomi tinggi akan mampu memiliki industri dan teknologi yang berguna untuk pengembangan angkatan bersenjatanya. Banyak teori yang membuktikan bahwa peningkatan kekuatan militer cenderung mengikuti negara dengan tingkat perekonomian tinggi. Sebaliknya, negara dengan tingkat perekonomian rendah akan menghasilkan kekuatan militer yang melemah. Kemampuan industri  ekonomi juga menjadi faktor penting untuk menyuplai berbagai keperluan dan peralatan militer seperti penyediaan alat utama sistem persenjataan dan meningkatkan kemampuan militer (Henderson p. 108, 1998).

Ketiga, faktor politik yang menjadi sangat berperan karena suatu negara dengan pengaruh politik yang kuat akan dengan mudah membentuk aliansi dengan negara lain. Negara tersebut juga akan mampu mempengaruhi pandangan politik negara lain sehingga eksistensi politik suatu negara dapat terjaga dan bahkan dapat diperluas. Faktor politik ini menjadi suatu hal yang klise namun tetap esensial sebagai sumber power suatu negara.

 

Mengukur Power

Pengukuran power bisa dilihat berdasarkan tangible power dan intangible power (Bueno de Mesquita p. 236, 2003). Tangible power memiliki arti sebagai power yang berbentuk sumber daya yang terlihat dan bisa dihitung jumlahnya, contohnya adalah produksi besi dan baja untuk alat-alat militer, senjata-senjata prajurit, pesawat jet dan tempur, komputer, dan lain-lain. Sementara, intangible power lebih mengarah kepada power dalam konteks wisdom (kebijaksanaan), willpower dan moral. Selanjutnya akan muncul pertanyaan baru tentang bagaimana power diukur?

            Para pakar menerapkan penilaian kepada negara dengan pemberian julukan seperti superpower, great power, middle-range power, small power, bahkan ministates. Maka, untuk memberikan teori mengenai power, para pakar membutuhkan pengukuran yang spesifik dan dapat diandalkan. Pertama, muncul sebuah cara dengan jalan mengukur power sebuah negara dalam urutan dan memberikan rangking berdasarkan urutan-urutan tersebut. Cara ini membutuhkan  indeks power yang dipercaya. Sehingga seringkali penilaian ini bersifat subjektif dan berat sebelah. Hal ini segera disanggah oleh Ray S. Cline dalam pendapatnya dalam World Power Trends (Henderson p. 102, 1998). Beliau menjelaskan elemen tangible dan intangible power dalam rumusan berikut

PERCEIVED POWER : (Population and Territory {Critical Mass} + Economic Capability + Military Capability) x (Coherent Planning and National Strategy and Will)

Atau dapat dijelaskan dalam simbol : Pp : (C + E + M) x (S + W)

            Ada teori lain selain teori Ray S. Cline yaitu teori Correlates of War (COW) yang dijadikan kajian dalam University of Michigan. COW adalah pengumpulan data yang terus-menerus berjalan, berfokus pada pola perang dan kapabilitas negara berdasarkan ukuran populasi, produktivitas ekonomi, dan kekuatan militer (Henderson p. 102, 1998). Karena hal ini, sekarang pakar mampu membuat rangking negara berdasarkan national power, ukuran distribusi power antar negara dalam lingkup hubungan internasional dan implikasi dari power. Teori Cline dan COW mengukur kekuatan korespondensi, tetapi kedua teori tersebut menempatkan beberapa negara pada rangking yang berbeda dalam hierarki kekuatan.

            Dari pengukuran power bisa diketahui masing-masing negara memiliki power yang berbeda-beda. Untuk menyeimbangkannya, perlu adanya balance of power seperti yang  dikemukakan oleh Thucydides (Baldwin p. 182, 2002). Teori ini membatasi penggunaan power antar negara yang kuat dengan negara yang lebih lemah agar tidak terjadi ketimpangan yang bisa memicu konflik. Bahkan, teori ini juga menyeimbangkan power yang hanya dalam suatu pihak. Suatu negara yang memiliki kelebihan dalam kekuatan militer bisa saja kurang dalam sektor ekonomi. Hal inilah yang diharapkan bisa tetap menyetarakan negara dengan negara lain, ataupun juga menyeimbangkan power yang dimiliki suatu negara.

 

Referensi

Henderson, Conway. 1998. International Relations, Conflict and Cooperation at the Turn of           21st Century. McGraw Hill International Editions (Chapter 4)

Bueno de Mesquita, Bruce. 2003. Principles of International Politics, People’s Power, Preferences, and Perception. QC Press, pp 222-286

Baldwin, David A. 2002. “Power and International Relations”, in Walter Carlsnaes, Thomas Risse, Beth Simmons, (eds.) Handbook of International Relations, SAGE, pp 177-191

Nossel, Suxanne. 2004. “Smart Power” Foreign Affairs, Vol. 83, No. 2, pp 131-142

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :