WEB UNTUK PARA PRAKTISI HUBUNGAN INTERNASIONAL di INDONESIA

JUST DO YOUR BEST and LET GOD DO THE REST

REDEFINISI ARTI DEMOKRASI

diposting oleh pradipta-aditya-fisip12 pada 15 June 2014
di GLOBALISASI STRATEGI GANJIL 2013/2014 - 0 komentar

REDEFINISI ARTI DEMOKRASI

PRADIPTA ADITYA SIAGIAN / 071211233021

 

Dapat dikatakan jika paham demokrasi telah menyebar luas di dalam tatanan dunia internasional. Demokrasi mendapatkan dorongan kuat ketika komunisme mendapatkan tekanan internal, sehingga kolapsnya komunisme pada era setelah Perang Dingin menjadi alasan kuat kemunculan paham demokrasi di dunia internasional. Tanpa disadari nilai-nilai dari paham demokrasi mulai berperan penting dalam kehidupan, baik dalam tataran politik, maupun ekonomi dan sosial. Menjadi sebuah pertanyaan ketika demokrasi yang dipahami setiap orang ternyata perlahan bertransformasi menjadi bentuk demokrasi yang baru, sebuah paham demokrasi yang memiliki “bentuk determinisme yang didorong oleh entosentritas pribadi” (Kaplan 1997, 60). Demokrasi yang digadang-gadang mampu memberikan hak yang sama bagi setiap lapisan individu ternyata perlahan bergerak menuju bentuk baru dari otoritarianisme. Nada-nada satir terhadap demokrasi dari tokoh-tokoh seperti Thomas Paine yang mengatakan bahwa “masyarakat dihasilkan dari keinginan kita dan pemerintahan dari keanehan kita” atau Thomas Hobbes yang mengisyaratkan “pendahuluan keamanan daripada kebebasan dalam sistem yang mendapatkan pencerahan akan kezalimam” (dalam Kaplan 1997, 61) seakan-akan menegaskan sebuah sentimen terhadap demokrasi. Apakah demokrasi telah benar-benar mengalami redefinisi arti, sehingga demokrasi yang terjadi di dunia saat ini benar-benar berbeda dengan demokrasi yang diinginkan oleh banyak pihak?

 

Jika berbicara dalam postur dunia internasional, demokrasi cenderung membawa dampak dalam dua spektrum yang bersifat paradoks. Spektrum pertama adalah gelombang negara-negara yang sukses mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi, seperti negara-negara di wilayah Barat atau yang sering disebut dengan sebutan “the West” dan mayortias negara-negara di wilayah Eropa. Demokrasi dapat berkembang (di wilayah Barat dan di daerah Eropa) karena telah mencapai tingkatan kompleksitas dan kecanggihan tersendiri, ketika aristokrat tidak membebani (struktur di bawahnya) sehingga tercipta hubungan pemberian tanggung jawab yang jelas (Kaplan 1997, 66). Pembagian tanggung jawab antara kaum aristocrat dengan jajaran bawahanya terlihat pada bagaimana divisi yang terstruktur di masyarakat tersusun demi terciptanya kompetisi antar kelompok kepentingan yang damai. Di wilayah Eropa sekalipun peranan aristokrat sebagai penguasa tetap dibutuhkan, meskipun melalui kacamata demokrasi hal tersebut tidak dapat ditoleransi. Kenyataan membuktikan bahwa demokrasi dengan aristokrasi bersinergi sehingga menciptakan Eropa dan daerah Barat yang relatif maju dalam berbagai bidang.

 

Postur kedua adalah demokrasi yang tidak berhasil membawa kebaikan. Demokrasi tidak berjalan dengan baik di berbagai negara ini, sehingga demokrasi hanya akan memperparah keadaan. Di Sudan demokrasi berhasil menyelenggarakan pemilihan umum setelah peristiwa yang terjadi pada April 1985, namun seketika berubah menjadi periode tirani terbrutal dalam sejarah poskolonialisme Sudan (Kaplan 1997, 62). Penculikan individu non-Muslim, eksekusi individu yang tidak bersalah, penganiayaan wanita, kelaparan yang ditujukan kepada non-Muslim hingga berujung pada kematian adalah sebagaian wajah beradarah demokrasi di wilayah Sudan. Daftar kegagalan demokrasi terus bertambah ketika menambahkan negara-negara seperti Kurdistan, Afganistan, Bosnia-Hergesovina, Siera-Leone, Congo-Brazzaville. Ketika mensejajarkan negara-negara yang gagal mengaplikasikan demokrasi dengan negara-negara yang relatif mampu mengimplementasikan demokrasi, akan terlihat beberapa faktor pembeda yang akan memainkan peranan penting.

 

Ideologi demokrasi disebarluaskan oleh globalisasi, namun tingkatan pemahaman nilai hingga tahapan implementasi di tingkat negara akan berbeda-beda. Pemahaman terhadap nilai-nilai demokrasi, seperti tingkatan representasi individu dalam struktur pemerintahan ataupun keterbukaan informasi bisa sangat berbeda dari satu negara dengan negara lain. Perbedaan-perbedaan tersebut terjadi dari bagaimana kesiapan tiap negara untuk mnyongsong serangkaian perubahan yang dibawa oleh demokrasi. Ketika sebuah negara memiliki struktur yang sepadan dengan syarat-syarat yang dibawa oleh demokrasi, maka hasil yang didapatkan adalah keberhasilan. Hal ini yang menyebabkan demokrasi berhasil dilaksanakan di daerah Eropa, karena “telah (dalam tataran sosial dan sejarah) memenuhi prasyarat bagi demokrasi serta kehidupan industri yang mutakhir” (Kaplan 1997, 69). Daerah Eropa mendapatkan aliran Enlightment, keaksaraan atau tingkatan melek huruf yang tinggi, ataupun tingkat kelahiran yang tinggi, semuanya bersinergi sehingga menciptakan sebuah lingkungan yang baik bagi demokrasi. Dalam tahapan implementasi nilai, negara-negara di Eropa merekombinasi nilai-nilai dari ideologi demokrasi dengan nilai-nilai dari ideologi otoritariansime ataupun tiranis, menciptakan sebuah bentuk hybrid demokrasi otoriter-tiranis. Nilai demokrasi dicampurkan dengan nilai-nilai dari idologi yang cenderung berlawanan dengan nilai-nilai demokrasi, namun pada satu sisi mampu menghadirkan sebuah pola ideologi baru yang secara sukses mendorong pertumbuhan negara-negara di Eropa. Penulis melihat bahwa kecenderungan tersebut benar adanya, demokrasi juga memunyai kelemahan-kelemahan yang tidak disangka-sangka dapat ditutupi melalui nilai-nilai dari ideologi lain, bahkan bila ideologi tersebut berseberangan daengan ideologi demokrasi.

 

Di tingkatan yang lebih lanjut akan terjadi fenomena reduksi atau erosi nilai demokrasi di dunia. Pemahaman mengenai nilai-nilai dari ideologi Demokrasi yang asli mengalami tingkatan adaptasi dengan keadaan riil di tiap-tiap negara, ada negara yang mengadopsi nilai-nilai demokrasi namun dengan sedikit penambahan, tetapi ada yang dengan sengaja menggunakan ideologi Demokrasi sebagai tameng dari dampak negatif atau dengan kata lain menyelahgunakan ideologi Demokrasi. Di daerah Rwanda, pendirian sistem multi partai sebagai bukti dari pengimplementasian nilai demokrasi ternyata berubah menjadi bentuk koalisi pemerintahan yang membawa dampak negatif, layaknya organisasi pembunuh bayaran berdasar etnis yang militan dan fenomena genosida pada tahun 1994 (Kaplan 1997, 68). Di wilayah Eropa nilai-nilai demokrasi tidak sepenuhnya dipenuhi, tambahan nilai-nilai dari ideologi yang snagat berseberangan dengan ideologi demokrasi nyatanya membawa sebuah ideologi hybrid baru, demokrasi-otoriter tiranis. Kenyataan yang terjadi adalah kekontrasan substansi membawa Eropa dalam proses percepatan Ekonomi dan Politik. Penulis melihat bahwa erosi nilai demokrasi terjadi diakibatkan pada beragamnya latar belakang negara-negara di dunia, dan demokrasi harus mengalami proses adaptasi untuk tahapan pengaplikasian. Adanya anggapan-anggapan seperti negara tidak pernah terbentuk dari pemilihan, tetapi dari perkembangan kaum borjuis atau bahkan pembantaian etnis (Kaplan1997, 69) membuktikan bahwa bentuk negara yang utuh dan terstruktur tidak semuanya merupakan hasil dari demokrasi. Bila demokrasi harus dijalankan dengan keputusan-keputusan yang cenderung tidak demokratis tetapi hasil yang dicapai akan memuaskan semua pihak, masyarakat akan memberikan sebuah proses pembenaran.

 

Semua pihak tentu secara alami menghindari dampak negatif dan akan selalu berusaha mencari dampak positif, dan hal tersebut juga ditemui dalam kasus ideologi demokrasi di dunia saat ini. Demokrasi akan memberikan dampak baik ketika prasyarat yang dibawa oleh demokrasi dapat dipenuhi oleh negara. Dengan kata lain, demokrasi menjadi instrumen untuk berbagai macam faktor pencapaian yang ditetapkan oleh negara, seperti pertumbuhan ekonomi yang stabil ataupun pembagian divisi pemerintahan yang terstruktur (Kaplan 1997, 66). Pencapaian setiap negara tentu saja akan berbeda-beda, demokrasi menjadi instrumen utama demi tercapainya tujuan-tujuan tersebut. Pertanggungjawaban demokrasi akan terlihat pada bagaimana tingkat kesiapan negara untuk menyongsong dmeokrasi, semakin negara tersebut siap maka dampak positif yang akan dirasakan akan semakin besar. Rasa aman dan tingkat partisipasi publik akan terordinasi dengan status kestabilan ekonomi (Kaplan 1997, 80), sehingga adaptasi dari nilai-nilai demokrasi dimulai dari bagaimana negara-negara mampu memebrikan keamanan ekonomi sebagai fokus utama, baru berbicara dalam tataran sosial maupun politik. Jika memang demokrasi mengalami redefinisi arti, biarkan redefinisi tersebut terjadi pada tatanan untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran bersama.

 

Referensi:

Kaplan, Robert. 1997. “Was Democracy Just a Moment?” dalam The Coming Anarchy: Shattering the Dreams of Cold War. Vintage: halaman 60-100

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :