WEB UNTUK PARA PRAKTISI HUBUNGAN INTERNASIONAL di INDONESIA

JUST DO YOUR BEST and LET GOD DO THE REST

MAKNA KEDAULATAN DALAM GLOBALISASI

diposting oleh pradipta-aditya-fisip12 pada 05 May 2014
di GLOBALISASI STRATEGI GANJIL 2013/2014 - 0 komentar

REDEFINISI MAKNA KEDAULATAN NEGARA DALAM GLOBALISASI

PRADIPTA ADITYA SIAGIAN / 071211233021

 

            Terdapat sebuah keterkaitan antara kedaulatan negara dengan posisi negara dalam dunia global. Fenomena yang terjadi dalam proses globalisasi membawa serangkaian dinamika tersendiri. Kaburnya sekat antar negara, pergerakan sumber kapital yang sangat cepat dan massif, kemunculan aktor-aktor non negara, kesemuanya membawa dampak tersendiri terhadap posisi dan kapabilitas negara dalam tatanan dunia global. Lingkup analisa kedaulatan negara dewasa ini  menjadi isu yang popular, karena dirasa kurang mendapat perhatian seperti layaknya isu ekonomi. Perlu diingat bahwa kemunculan istilah nation-state dapat dikatakan baru saja muncul, atau dalam bahasa politik – recently recent phenomenon. Kedaulatan adalah bentuk modern dari klaim politik, dimana kedaulatan adalah power eksklusif yang dimiliki oleh negara, setidaknya hingga masa-masa sekarang. Perkembangan dari kedaulatan menjadi klaim politis yang berbeda dari nilai-nilai ilmu politik terletak pada bagaimana proses kerjasama dapat terjalin antara negara untuk tidak mencampuri urusan internal negara lain (Hirst & Thompson 1999).

            Kajian mengenai keterkaitan antara kedaulatan sebuah negara dengan globalisasi dapat dimulai dari mengkaji istilah kedaulatan itu sendiri. Negara dalam kurun waktu yang lama tetap menjadi sumber utama identitas individu, dimana individu-individu ini tetap memberikan loyalitas tertinggi mereka terhadap negara. Dimulai dari kelahiran istilah nation-state melalui perjanjian Westphalia (1648) sampai dengan era Perang Dunia I dan Perang Dunia II, negara  berdiri sebagai aktor utama dalam hubungan internasional. Negara tetap menjadi institusi pivotal, institusi yang memainkan peranan penting dalam keseluruhan proses hubungan internasional. Salah satunya terletak pada kekuatan negara untuk mengkreasikan kondisi pemerintahan internasional yang efektif (Hirst & Thompson 1999). Pada masa tersebut negara harus memaksimalkan kondisi pemerintahan internal mereka, demi memperkuat posisi negara mereka dalam dunia internasional. Singkat kata, geopolitik dan kebijakan luar negeri sebuah negara berangkat dari kondisi internal negara tersebut, dimana kemampuan ini tetap dimiliki secara eksklusif oleh negara. Kondisi dominasi negara ini mulai mendapatkan pergolakan ketika memasuki era Perang Dingin hingga tatanan dunia kontemporer pada masa sekarang.

            Berubahnya tatanan dunia global, dimana tersusun sebuah proses hierarki dalam pemerintahan internasional turut membawa perubahan dalam bagaimana pola interaksi yang terjadi, baik di internal negara maupun eksternal negara. Kemunculan aktor-aktor non negara layaknya WTO dan IMF membawa tingkatan tersendiri bagi posisi negara di dunia, dengan pembagian-pembagian yang spesifik dan khas. Kemunculan negara modern nyatanya juga tidak bisa lepas dari fenomena dunia yang semakin terdiri dari berbagai tingkatan lapisan tersebut, dimana pada dasarnya negara menjadi tidak leluasa untuk mengambil keputusan, sebuah perbedaan mencolok dengan era-era sebelumnya. Pola intervensi yang dilakukan oleh organisasi-organisasi supra-negara disinyalir menjadi bukti melemahnya power yang dimiliki oleh negara, namun terdapat satu poin penting yang keberadaannya tidak dapat dipandang sebelah mata. Negara tetap menjadi komunitas politik primer (Hirst & Thompson 1999), dimana negara tetap memiliki hak untuk menetapkan otoritas yang terlegimitatasi. Bukti dari pendapat ini terletak pada bagaimana negara masih menjadi sumber hukum utama, dimana setiap warga negara yang berada di dalamnya tetap mengikuti segala aturan main yang berlaku. Pada poin ini penulis menyetujui pendapat yang dikemukakan oleh Hirst dan Thompson, kontur dan postur negara dalam globalisasi tetap menjadi komunitas politik primer, kemampuan negara untuk menetapkan aturan main dan hukum di dalam domain politik domestik negara masih tidak terelakkan. Keberadaan aktor-aktor non negara yang posisi bahkan berada di atas negara hanya mampu memberikan intervensi semata, namun tidak sampai pada titik mendikte jalannya kehidupan politik internal sebuah negara.

            Berkaca pada fenomena-fenomena yang terjadi di era globalisasi maka akan terlihat bagaimana kekuatan negara dinilai semakin melemah. Pada poin kontur dan postur, negara dipandang tetap memiliki kedaulatan untuk menentukan arah kebijakan dan nasib mereka sendiri, namun apakah posisi negara ini masih tetap berada pada posisi yang determinan? Apakah posisi negara semakin terordinasi, meskipun tetap dipandang sebagai pihak pemiliki kedaulatan tertinggi dalam struktur internasional? Menariknya, pada dasarnya memang posisi negara semakin lama semakin terpinggirkan dengan adanya globalisasi. Kemunculan perusahaan-perusahaan multi/trans-nasional, dimana kapabilitas mereka bisa dikatakan sejajar atau setingkat lebih tinggi dari kapabilitas negara, mampu memberikan dinamika tersendiri terhadap kedaulatan negara terkait. Sebagai contoh, seorang individu di dalam sebuah negara memiliki identitas sebagai warga negara asli negara terkait, tetapi individu tersebut bekerja di perusahaan multi-nasional yang membuka cabang di negara tersebut. Individu ini memiliki dua identitas yang berbeda, satu sebagai warga negara, identitas lain sebagai pegawai perusahaan. Contoh kasus sederhana ini mengisyaratkan bahwa posisi negara perlahan mengalami penurunan kekuatan, tetapi hal ini dipahami oleh Hirst & Thompson tidak akan melemahkan posisi negara sepenuhnya. Sanggahan pertama diajukan melalui sebuah poin bahwa negara adalah sumber pertama bagi individu untuk mendapatkan identitas. Pada kasus pegawai perusahaan sebelumnya, identitas sebagai warga negara menjadi identitas primer, identitas yang akan dibawa kemanapun individu tersebut pergi, dan sampai kapanpun, mulai dari individu tersebut lahir dan sampai akhir hayatnya. Melalui kasus pegawai tersebut dapat dilihat pula bahwa negara menjadi satu-satunya aktor yang mampu memproduksi individu-individu baru, dimana perusahaan-perusahaan internasional harus meminta persetujuan negara untuk memerkejakan mereka. Aktor-aktor non negara tidak memiliki kemampuan untuk melahirkan individu-individu baru, mereka hanya memiliki kemampuan untuk melatih satu set kemampuan bagi para individu ini untuk bekerja, untuk pada gilirannya kemudian mampu mengolah sumber daya kapital yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. “Kapital bergerak secara mobile dan tidak memiliki keterkaitan nasional, tetapi buruh terlokasi secara nasional dan relative statis” (Hirst & Thompson 1999). Penulis sekali lagi menyetujui pendapat dari Hirst & Thompson, dimana keberadaan negara tidak menjadi usang, meskipun dapat dikatakan semakin terordinasi atau terpinggirkan, tetapi di sisi lain tidak lantas mengalami degenerasi kekuatan yang signifikan. Kembali pada poin kedaultan, privilege ini menjadi hak eksklusif negara, sehingga negara tetap memiliki power untuk menentukan nasibnya sendiri. Jika satu negara memproteksi individu dalam negara tersebut untuk tidak bekerja pada perusahaan internasional tertentu, maka hal ini dapat dimaklumi oleh pihak luar karena hal tersebut adalah hak yang dimiliki oleh negara bersangkutan.

            Lantas, seperti apakah prospek kedaulatan negara dalam globalisasi? Negara seharusnya mampu beradaptasi dengan dinamika yang terjadi di dunia internasional dengan baik, tanpa mengurangi kedaulatan negara yang dimiliki. Negara harus mampu memberikan infrastruktur yang baik demi berjalannya perekonomian internal negara tersebut, seperti akses terhadap barang public yang baik (Hirst & Thompson 1999). Di sisi lain, negara tetap harus memperkuat kedaulatan mereka karena globalisasi juga membawa sederet bentuk ancaman baru. Pada sisi keamanan, perkembangan tidak hanya terjadi pada bentuk ancaman, tetapi juga aktor pemberi ancaman (Cha 2000). Perkembangan jaringan radikalis-fundamentalis, pergerakan cyber-hacktivism internasional, belum lagi pada bentuk ancaman yang semakin berkembang sperti isu penjualan organ tubuh atau sindikat perdagangan manusia internasional. Prospek negara di dalam globalisasi menurut penulis dapat dikatakan sedikit suram, karena kemunculan ancaman-ancaman akibat fenomena globalisasi itu sendiri. Negara di dunia mau tidak mau harus menjalin pola kerjasama, baik dengan negara lain atau bahkan dengan aktor non negara, untuk menjamin keselamatan warga negara beserta kedaulatan negara tersebut kelak.  

 

Referensi:

Cha, Victor D. 2000. “Globalization and the Study of International Security”, Journal of Peace Research, Vol. 37, No.3, pp. 391-403

Hirst, Paul dan Grahame Thompson. 1999. “Globalization, Governance and the Nation-State”, dalam Globalization in Question, Cambridge: Polity, 256-280

Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :